RRI.CO.ID, Palu – Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menekankan pentingnya kepastian hukum hak atas tanah sebagai kunci peningkatan nilai ekonomi tanah dalam kuliah umum di UIN Datokarama Palu, Sulawesi Tengah. Ia menegaskan tanah yang belum memiliki sertipikat tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Banyak orang memiliki tanah, tetapi belum bersertipikat sehingga tidak memiliki nilai ekonomi. Maka lahirlah program PRONA yang dilanjutkan menjadi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap),” ujar Menteri ATR/BPN saat memberikan kuliah umum di Auditorium UIN Datokarama Palu, Rabu, 1 April 2026.

Menteri Nusron juga mengutip pemikiran ekonom Hernando de Soto yang berpendapat bahwa kemiskinan tidak bisa diatasi hanya dengan bantuan sosial, tetapi melalui pemberian akses legal, termasuk kepastian hukum atas tanah. Sertipikat tanah, menurutnya, merupakan instrumen penting untuk membuka akses permodalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tanpa legalitas yang jelas, tanah tidak dapat dijadikan jaminan, tidak terhubung dengan sistem keuangan formal, serta berisiko menimbulkan konflik. Karena itu, percepatan sertipikasi tanah menjadi agenda prioritas Kementerian ATR/BPN.

“Dari 45 juta sertipikat sebelum 2017, meningkat menjadi 126 juta saat ini. Namun, masih ada sekitar 14,4 juta bidang tanah yang belum tersertipikasi,” kata Nusron.

Ia berharap mahasiswa UIN Datokarama Palu yang disebutnya sebagai bagian dari “Kampus 1000 Mimpi” dapat semakin peduli terhadap persoalan pertanahan di masyarakat. Generasi muda, ujar Nusron, memiliki peran strategis dalam menyebarkan kesadaran tentang pentingnya kepastian hukum atas tanah.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN turut didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana; Staf Khusus Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia; Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Naim beserta jajaran. Hadir pula Rektor UIN Datokarama Palu, Lukman S. Thahir, bersama civitas academica. (JM/YZ)