RRI.CO.ID, Bali - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mendukung penguatan pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi anak terlantar di Provinsi Bali. Langkah ini dianggap strategis untuk memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak.

Mu’ti mengapresiasi inisiatif kolaborasi lintas sektor yang dinilai penting dalam pemenuhan hak dasar anak. “Ini sangat penting dalam konteks memberikan hak kepada anak Indonesia,” ujar Mu’ti dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Kamis, 26 Februari 2026.

"Ini yang pertama dan mudah-mudahan nanti bisa kita replikasi atau buat yang serupa di tingkat nasional. Karena masalah seperti ini memang tidak hanya terjadi di Bali."

Ia menekankan anak-anak dalam kondisi terlantar merupakan korban berbagai persoalan sosial. Sehingga negara perlu memastikan mereka tetap memperoleh hak pendidikan.

“Mereka ini mendapatkan pendidikan layanan khusus melalui pendidikan nonformal. Karena itu pendidikan nonformal kami perkuat sekarang ini. Bentuk pendidikannya tidak harus di sekolah formal dalam bentuk misalnya homeschooling atau program kesetaraan melalui PKBM itu kami buka lebih luas lagi,” katanya.

Mu’ti menegaskan komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menjamin hak pendidikan seluruh anak Indonesia. “Kami berkomitmen untuk anak-anak Indonesia, siapapun dia," katanya.

"Apapun keadaan ekonominya, siapapun orang tuanya, dimanapun mereka berada, kita berkomitmen memberikan layanan pendidikan yang bermutu.”

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, juga mengapresiasi kolaborasi lintas sektor tersebut. “Kejaksaan punya empati punya kepedulian yang luar biasa bagaimana menangani anak-anak yang terlantar mudah-mudahan ini bisa menginspirasi daerah-daerah lainnya,” ujar Arifah.

Gubernur Bali, Wayan Koster, menyampaikan komitmen untuk segera menindaklanjuti kerja sama melalui langkah konkret di seluruh wilayah Bali. “Ini harus menggugah kesadaran kita bersama untuk menangani masalah anak terlantar di Provinsi Bali,” ujar Wayan.