RRI.CO.ID, Makkah - Kedutaan Besar Republik Indonesia di Arab Saudi melayangkan nota diplomatik kepada pemerintah setempat. Langkah ini bertujuan menghentian razia aparat terhadap wisma haji Indonesia.

Wisma tersebut sering menjadi tempat menginap para pejabat tinggi negara selama musim haji. Kehadiran aparat dinilai menimbulkan rasa kurang nyaman bagi para menteri yang sedang bertugas.

Pernyataan itu disampaikan oleh Duta Besar RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad. Menurutnya, Pemerintah Indonesia berharap wisma haji bisa berubah status menjadi premis diplomatik tahun depan.

Status baru ini membuat razia aparat hanya bisa terjadi atas izin pihak kedutaan. "Kami usahakan wisma haji bisa menjadi premis diplomatik," ujarnya, Minggu, 7 Juni 2026.

Abdul Aziz menjelaskan pihak kedutaan sudah menemui Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. Koordinasi lanjutan akan segera berjalan begitu operasional haji tahun ini selesai dilakukan.

Ia memastikan, Indonesia juga harus siap memberikan fasilitas timbal balik bagi pemerintah Arab Saudi. Aturan resiprokal ini menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan baik kedua negara.

"Pemerintah kita harus bersiap memberikan fasilitas timbal balik," katanya. Menurutnya, usulan penataan status hukum wisma haji ini mendapat sambutan baik dari pihak Saudi.

Kedutaan juga fokus mengawal peningkatan manajemen pelayanan dan perlindungan jemaah haji. Pengawasan ketat menyasar pada sektor transportasi serta pemakaian kartu administrasi Nusuk.

Selain itu, pasokan logistik bumbu makanan khas nusantara terus dipermudah masuk ke Saudi. Selain itu, kehadiran makanan siap saji menjadi prioritas utama demi menjaga kualitas konsumsi jemaah. (MCH)