RRI.CO.ID, Jakarta – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menegaskan komitmennya mengawal penggunaan dana haji selama penyelenggaraan ibadah haji 2026. Pengawasan dilakukan untuk memastikan pelayanan yang diterima jemaah sesuai dengan biaya yang telah dibayarkan.

Anggota Timwas Haji DPR RI, Eem Marhamah Zulfa Hiz, mengatakan pengawasan akan dilakukan langsung di Arab Saudi. DPR ingin memastikan pelayanan di lapangan sesuai dengan standar yang dijanjikan kepada jemaah.

“Hari ini kami dari Tim Pengawas Haji DPR RI akan berangkat menuju Arab Saudi untuk melakukan fungsi pengawasan. Khususnya terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun ini,” kata Eem dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 17 Mei 2026.

Menurutnya, pengawasan penting dilakukan karena jemaah telah membayar biaya haji dengan harapan memperoleh pelayanan yang layak. Karena itu, seluruh fasilitas harus dipastikan berjalan sesuai ketentuan.

Timwas DPR akan memeriksa langsung layanan hotel, transportasi, katering, hingga fasilitas kesehatan bagi jemaah Indonesia. Seluruh pelayanan tersebut dinilai harus memenuhi standar yang telah ditetapkan sejak awal.

Akomodasi menjadi salah satu perhatian utama DPR. Timwas ingin memastikan hotel yang ditempati jemaah benar-benar layak dan memiliki akses yang memudahkan aktivitas ibadah.

Selain itu, transportasi juga menjadi fokus pengawasan. Kesiapan armada bus dinilai penting untuk menghindari keterlambatan maupun penumpukan jemaah selama mobilisasi.

Layanan katering turut mendapat perhatian khusus. DPR meminta kualitas makanan tetap terjaga, baik dari sisi kebersihan, kandungan gizi, maupun distribusinya kepada jemaah.

Sementara itu, sektor kesehatan juga akan dipantau selama pelaksanaan haji. Timwas DPR akan mengecek kesiapan tenaga medis dan fasilitas kesehatan di sejumlah titik pelayanan.

Pengawasan dilakukan untuk mengantisipasi risiko jemaah sakit atau kelelahan selama menjalankan ibadah. Terutama bagi jemaah lansia dan kelompok rentan lainnya.

Politisi Fraksi PKB tersebut berharap hasil pengawasan dapat menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan haji ke depan. DPR juga ingin pelayanan haji Indonesia semakin baik setiap tahunnya.