KBRN, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan dunia pendidikan Indonesia mengalami darurat kekerasan. Hal tersebut berdasarkan data kasus kekerasan di satuan pendidikan yang masuk ke KPAI setiap bulannya mengalami peningkatan.

Sepanjang Januari hingga Agustus 2023, KPAI mencatat kasus pelanggaran perlindungan anak mencapai 2.355 kasus. Dari data tersebut, sebanyak 861 kekerasan pada anak terjadi di lingkungan satuan pendidikan.

Komisioner KPAI, Aries Adi Leksono mengungkapkan, kasus bullying atau perundungan marak terjadi di beberapa daerah. Namun, data yang masuk ke KPAI kekerasan seksual pada anak menduduki angka paling tinggi.

"Anak sebagai korban bullying atau perundungan 87 kasus, anak korban pemenuhan fasilitas pendidikan 27 kasus. Anak korban kebijakan pendidikan 24 kasus, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis 236 kasus, dan anak korban kekerasan seksual 487 kasus," kata Aries dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/10/2023).

Menurutnya, tingginya angka kekerasan pada lingkungan satuan pendidikan disebabkan dampak pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi Covid-19. Selain itu, pengaruh game online dan media sosial yang masih banyak menyajikan tayangan yang penuh kekerasan.

"Tayangan yang tidak ramah anak menyebabkan karakter, akhlak, serta budi pekerti anak menjadi lemah. Selain itu, penyimpangan relasi kuasa antara pendidik dengan peserta didik, kebijakan atau hukuman mengakibatkan kekerasan pada peserta didik," ujarnya

Kekerasan juga disebabkan adanya penyalahgunaan relasi kuasa antara peserta didik dengan sesama peserta didik. Merasa menjadi kakak kelas, merasa lebih kuat, sehingga mendorong melakukan kekerasan kepada adik kelas atau yang lebih lemah.

"Diperlukan semua pihak turun tangan mengatasi situasi darurat kekerasan pada satuan pendidikan, baik pemerintah pusat dan daerah. Disamping itu, keluarga, masyarakat, aparat pemerintah sipil hingga ke RT/RW, pihak satuan pendidikan, termasuk peserta didik," ucap Aries