Pembangunan Flyover sebagai Solusi

INSIDEN kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur pada, Senin 27 April 2026 bukan saja meninggalkan duka dan luka. Namun juga meninggalkan pekerjaan rumah (PR) bagi PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), pemerintah pusat termasuk Pemkot Bekasi.

Usai insiden yang menyebabkan 106 korban dengan rincian 16 orang meninggal dunia serta sisanya luka-luka, Pemkot Bekasi mau tidak mau harus berpikir keras. Terutama dalam menyelesaikan permasalahan perlintasan sebidang yang ada di wilayah mereka.

Seperti kita ketahui, insiden kecelakaan kereta bermula dari sebuah taxi yang mogok di perlintasan sebidang Ampera, Bekasi Timur. Taxi tersebut mogok saat nekat menerobos perlintasan yang saat itu tanpa penjagaan maupun palang pintu atau pembatas dengan kata lain liar.

Taxi yang mogok tersebut akhirnya tertemper Kereta Api Rel Listrik (KRL) dari arah Cikarang menuju Jakarta. Setelahnya akibat kejadian itu, KRL dari arah Jakarta menuju Cikarang harus berhenti karena Taxi tersebut.

Tak berselang lama, KRL dari arah Jakarta tersebut mengalami kecelakaan. KRL tersebut tertabrak kereta api jarak jauh dari arah Jakarta yang hendak melintas ke daerah Jawa.

Dua Perlintasan Sebidang Dijaga Ketat

Perlintasan sebidang sendiri memang menjadi fokus dari pada PT KAI dan juga pemerintah pusat. Bahkan Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menginstruksikan agar masalah tersebut diatasi segera oleh jajaranya.

Presiden Prabowo menyebut bahwa ada sekitar 1.800 perlintasan kereta api sebidang di pulau Jawa yang rawan kecelakaan. Termasuk salah satunya tentu di Kota Bekasi.

Khusus untuk di Kota Bekasi, Prabowo akan menggelontorkan bantuan Presiden sebesar Rp200 miliar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yakni dengan melakukan pembangunan flyover.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto dalam sebuah wawancara sangat berharap bantuan tersebut. Bahkan perihal bantuan itu, ia sudah membahas dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.

"Kemarin sudah dilakukan rapat bersama Menko Infrastruktur. Nanti kita tinggal lihat saja proses bantuan presiden, apakah kita dapat fisiknya atau anggarannya," katanya, Senin 4 Mei 2026.

Tri juga menjelaskan, sebelum Presiden Prabowo menawarkan bantuan tersebut, sejatinya Pemkot Bekasi memang akan membangun flyover. Pemkot Bekasi bersama-sama Pemprov Jawa Barat sepakat bergotong-royong membangun Flyover Bulak Kapal, Bekasi Timur.

Dengan kehadiran flyover tersebut kata Tri, selain macet teratasi. Nantinya perlintasan sebidang tidak lagi diperlukan karena warga akan melintas langsung di flyover.

Saat ini kata Tri, perlintasan sebidang masih beroperasi yaitu di Ampera dan Bulak Kapal karena fly over belum berdiri. Pemkot Bekasi kata dia, tidak bisa serta merta menutup perlintasan tersebut karena akan mengganggu lalu lintas jalan raya.

"Nanti akan ditutup total setelah flyover rampung. Untuk sementara kita masih dibuka dan dijaga petugas karena untuk keperluan lalu lintas masyarakat," katanya.

Dan untuk mempercepat proses pembangunan Flyover Bulak Kapal, Pemkot Bekasi tengah mengejar penyelesaian proses pembebasan lahan. Ia menargetkan pembebasan lahan rampung akhir Mei 2026.

Menurutnya, untuk proses tersebut, Pemkot Bekasi harus mengeluarkan anggaran senilai Rp116 miliar. Yang itu diperuntukan untuk membebaskan lahan sekitar 1 hektar lebih.

Tri juga mengatakan, Flyover Bulak Kapal nantinya akan membentang mulai dari Jalan Joyo Martono hingga Lapas Bulak Kapal. Tri berjanji jika flyover telah beroperasi perlintasan sebidang akan ditutup total.

"Yang penting kewajiban kita untuk pembebasan lahan sedang kita kerjakan, kita targetkan rampung akhir bulan Mei. Anggaran sebesar Rp116 miliar untuk pembebasan lahan kurang lebih 1 hektar," katanya.

DPRD Kota Bekasi Meminta Pemkot Bekasi Percepat Pembangunan Flyover

Pasca insiden kecelakaan kereta, Pemkot Bekasi masih tetap mengoperasikan perlintasan sebidang yang seharusnya ditutup. Perlintasan tersebut yaitu perlintasan Ampera dan juga Bulak Kapal yang keduanya sama-sama di Bekasi Timur.

Pemkot Bekasi beralasan, perlintasan sebidang tersebut tetap beroperasi karena kebutuhan lalu lintas warga. Mengingat arus lalu lintas yang padat di sekitar wilayah Bekasi Timur.

Untuk menjamin keamanan masyarakat, Pemkot Bekasi kemudian menyiapkan personel Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Mereka bertugas untuk menjaga perlintasan tersebut agar warga bisa aman melintas.

Bahkan menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bachtiar nantinya perlintasan sebidang akan dilengkapi semacam sirene. Yang akan memunculkan bunyi berupa peringatan manakala kereta api sudah dekat jaraknya.

"Kita sudah siagakan petugas untuk menjaga dua perlintasan sebidang di Bekasi Timur, ini untuk memastikan keselamatan pengguna jalan yang melintas. Bahkan kita akan pasang palang pintu yang akan memunculkan suara saat kereta sudah mendekat," katanya.

Selain itu, pihaknya juga akan memberikan pelatihan kepada para petugas yang berjaga di perlintasan tersebut. Yang mana pelatihan tersebut akan diberikan oleh Balai Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

"Pekan depan mereka akan menjalani diklat di Balai Perkeretaapian. Sehingga kita pastikan penjaga perlintasan sebidang akan memenuhi standar yakni bersertifikat," katanya.

Ia juga menyebut, bahwa di Kota Bekasi terdapat 9 perlintasan sebidang, yang membentang dari Harapan Indah hingga Bulak Kapal. Hanya saja dari 9 tersebut, hanya dua perlintasan yaitu Ampera dan Bulak Kapal yang sebelumnya tidak dijaga.

"Kita ada sembilan perlintasan sebagian sudah ada penjagaan dan ada flyover dan underpass. Tinggal Ampera dan Bulak Kapal saja, saat ini kita sedang menunggu flyover dibangun," katanya.

Zeno mengatakan, sambil menunggu flyover rampung dibangun, untuk sementara Pemkot Bekasi akan melakukan penjagaan ketat. Tentunya dengan personel yang memiliki kompetensi untuk bertugas menjaga perlintasan tersebut.

"Sambil menunggu flyover rampung kita melakukan upaya. Salah satunya menjaga perlintasan tersebut dengan personel yang sudah tersertifikasi yang akan segera kita berikan diklat, " ujarnya.

Soal proyek pembangunan Flyover Bulak Kapal, Komisi II DPRD Kota Bekasi memintas Pemkot Bekasi melakukan percepatan. Apalagi seiring adanya bantuan Presiden Prabowo senilai Rp200 miliar untuk pembangunan flyover.

Menurut Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary kerja cepat harus dilakukan. Salah satunya mempercepat proses pembebasan lahan untuk Flyover Bulak Kapal.

"Proses pembebasan lahan harus segera diselesaikan. Termasuk kebutuhan administrasinya harus dipenuhi oleh pihak Pemkot Bekasi," katanya.

Ia juga menegaskan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan pembangunan flyover harus bergerak cepat. Sehingga proses pembangunan Flyover Bulak Kapal segera selesai.

"Pembangunan flyover saat ini sudah menjadi isu nasional karena Pa Prabowo sudah akan menggelontorkan dana Rp200 miliar. Karena itu kami meminta, mendesak dan mendorong dinas terkait bergerak cepat," ujarnya.