RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai pemberantasan korupsi tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan perangkat hukum dan lembaga penegak hukum. Menurutnya, upaya tersebut harus dibarengi dengan pembangunan kesadaran etika dan moral masyarakat.

Yusril menyampaikan Indonesia telah memiliki perangkat hukum lengkap, termasuk KPK dan Pengadilan Tipikor, namun korupsi masih terus terjadi. Ia menilai pemberantasan korupsi memerlukan kesadaran moral selain penegakan hukum agar lebih efektif dan berkelanjutan.

“Saya kira persoalannya bukan ketiadaan norma-norma hukum, bukan ketiadaan lembaga-lembaga penegak hukumnya. Yang tidak ada adalah kesadaran etika, kesadaran moral,” kata Yusril Ihza Mahendra saat diwawancarai awak media di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta Utara, Minggu, 19 Juli 2026.

Yusril mengaku pengalaman panjang di bidang hukum menyadarkannya bahwa penegakan hukum saja belum cukup memberantas korupsi. Ia menilai pemberantasan korupsi membutuhkan kesadaran moral agar upaya penegakan hukum berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

“Ratusan undang-undang saya buat. Berbagai lembaga saya ikut ciptakan, memperluas kewenangan penyidikan, membentuk KPK, membentuk pengadilan tipikor. Tapi mengapa korupsi sampai hari ini tidak kunjung dapat kita berantas? Malah makin menjadi-jadi,” ujarnya.

Ia menegaskan, kesadaran moral tidak dapat dibangun hanya melalui konstitusi maupun regulasi. Menurutnya, nilai-nilai etika harus bertumpu pada ajaran agama yang hidup dan berkembang di Indonesia.

“Undang-undang dan peraturan tidak berarti tanpa fondasi etik yang kuat. Fondasi itu harus dibangun berdasarkan keyakinan agama-agama yang hidup dan berkembang di Indonesia,” ucap Yusril.

Yusril menilai pembangunan budaya antikorupsi membutuhkan waktu panjang melalui pendidikan etika dan karakter sejak usia dini. Menurutnya, kesadaran mematuhi hukum harus tumbuh dari nilai moral, bukan semata-mata karena takut terhadap sanksi.

“Memberantas korupsi tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Perlu satu hingga dua generasi untuk menanamkan budaya antikorupsi dan kesadaran hukum,” ucap Yusril menegaskan.