RRI.CO.ID, Jakarta – Pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa 7 Juli 2026. Kedatangan mereka bertujuan untuk membahas kerja sama di bidang pencegahan korupsi.

Menurut pantauan, rombongan pimpinan BGN tiba di kantor pusat KPK sekitar pukul 10.34 WIB. Mereka terdiri dari Kepala BGN, Nanik S. Deyang, beserta dua Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.

Setibanya di lokasi, Nanik menyatakan agenda pertemuan dengan KPK berkaitan dengan penguatan sinergi antarlembaga. “Kerja sama (dengan Deputi Pencegahan KPK),” katanya singkat saat ditanya wartawan.

Hingga berita ini diturunkan, pertemuan antara pimpinan BGN dan KPK masih berlangsung. Belum ada keterangan lebih lanjut mengenai ruang lingkup kerja sama yang dibahas pada pertemuan tersebut.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, sebelumnya menyatakan siap bersinergi dengan BGN. Menurut dia, hal ini dilakukan untuk mengawal perbaikan sistem dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Setyo mengaku telah berkomunikasi dengan Nanik S. Deyang terkait kajian KPK mengenai program tersebut. Menurut dia, BGN masih membutuhkan dukungan KPK, khususnya dari aspek pencegahan korupsi.

“Beliau menyampaikan tetap membutuhkan dan akan bersinergi dengan KPK,” ujarnya. Khususnya dengan Kedeputian Pencegahan untuk membahas berbagai kajian terkait pencegahan korupsi.

Setyo menambahkan kepemimpinan baru BGN membawa pendekatan dan kebijakan yang berbeda dalam pengelolaan program MBG. Karena itu, KPK akan menyesuaikan rekomendasi yang diberikan dengan kebijakan yang tengah disusun oleh BGN.

Meski begitu, KPK telah menyampaikan hasil kajian yang telah dilakukan KPK kepada pimpinan BGN. Tujuannya untuk menjadi bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan tata kelola program MBG.

Menurut Setyo, fokus utama yang perlu dibenahi adalah sistem pelaksanaan program agar lebih transparan dan akuntabel. “Seluruh proses harus dilakukan secara transparan terbuka dan melibatkan berbagai pihak dalam pengawasannya,” ucapnya.

Setyo menambahkan pengawasan tidak hanya melibatkan KPK, tetapi juga unsur pengawas di daerah maupun masyarakat. Melalui keterlibatan publik, ujarnya, pelaksanaan program MBG diharapkan lebih terbuka dan mudah dipantau.

“Masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program tersebut,” ujarnya. Baik itu jenis kegiatannya, menu yang disediakan, maupun penggunaan anggaran untuk pelaksanaannya.

KPK berharap penguatan sistem dan transparansi dalam pelaksanaan MBG dapat meminimalkan potensi penyimpangan. “Tujuannya untuk memastikan manfaat program benar-benar diterima oleh masyarakat,” kata Setyo.