RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap bersinergi dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Sinergi dilakukan untuk mengawal perbaikan sistem dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan telah berkomunikasi dengan Kepala BGN yang baru, Nanik Sudaryati Deyang, terkait kajian MBG. Menurutnya, BGN masih membutuhkan dukungan KPK, khususnya dari aspek pencegahan korupsi.

"Saya sempat bertemu dan berbicara dengan Kepala BGN saat kegiatan di Sentul dua minggu lalu. Beliau menyampaikan tetap membutuhkan dan akan bersinergi dengan KPK, khususnya Kedeputian Pencegahan, untuk membahas berbagai kajian," kata Setyo di gedung LAN, Jakarta, Rabu 17 Juni 2026.

Setyo menjelaskan, kepemimpinan baru di BGN membawa pendekatan dan kebijakan yang berbeda dalam pengelolaan program MBG. Karena itu, KPK akan menyesuaikan rekomendasi yang diberikan dengan kebijakan yang tengah disusun oleh BGN.

Meski demikian, hasil kajian yang sebelumnya dilakukan KPK telah disampaikan kepada BGN. Serta, menjadi bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan tata kelola program.

Menurut Setyo, fokus utama yang perlu dibenahi adalah sistem pelaksanaan program agar lebih transparan dan akuntabel. Ia menilai seluruh proses harus terbuka dan melibatkan berbagai pihak dalam pengawasannya.

"Yang paling utama adalah sistem yang harus diubah. Bahkan segala sesuatunya harus transparan dan semua pihak harus dilibatkan," ujarnya.

Ia menambahkan pengawasan tidak hanya melibatkan KPK, tetapi juga dapat melibatkan unsur pengawas di daerah hingga masyarakat. Dengan keterlibatan publik, pelaksanaan program MBG diharapkan lebih terbuka dan mudah dipantau.

Setyo menilai masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Mulai dari jenis kegiatan, menu yang disediakan, hingga penggunaan anggaran.

"Sehingga masyarakat itu tercerahkan apa programnya, apa kegiatannya, apa menunya. Berapa anggarannya, dan seterusnya," kata Setyo.

KPK berharap penguatan sistem dan transparansi dalam pelaksanaan MBG dapat meminimalkan potensi penyimpangan. Serta memastikan manfaat program benar-benar diterima oleh masyarakat.