Hadiri Rakor PAD se-Sumut, Wali Kota Komitmen Perkuat Kemandirian Fiskal

RRI.CO.ID, Gunungsitoli – Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi fokus utama dalam Rakor PAD se-Provinsi Sumatera Utara yang dihadiri oleh Wali Kota Gunungsitoli, Sowa’a Laoli, SE, M.Si, di Kantor Gubernur Sumut, Senin 31 Agustus 2026. Rakor tersebut dibuka oleh Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution. Dalam arahan Gubernur Sumatera Utara menekankan pentingnya strategi adaptif dan terukur untuk meningkatkan PAD melalui potensi-potensi baru.

Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, daerah, Kepolisian, hingga PT Jasa Raharja. Selain membahas penguatan sinergi penerimaan daerah, rakor yang turut dihadiri Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni juga merangkaikan agenda penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi ke kabupaten/kota. Selanjutnya, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri mengingatkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal harus dibarengi dengan manajemen keuangan yang inovatif, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan kemudian berlanjut ke acara inti, yakni penyerahan DBH Pajak Provinsi kepada para kepala daerah. Setelahnya, seluruh peserta mengikuti Focus Group Discussion (FGD) bersama jajaran narasumber dari Korlantas, PT Jasa Raharja, Kemendagri, dan Bapenda Provsu.

“Keikutsertaan Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam rakor ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang sejalan dengan arah pembangunan daerah. Optimalisasi PAD menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong kemandirian fiskal, sehingga pemerintah daerah memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam membiayai pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan public,” ujar Wali Kota Gunungsitoli

Penguatan PAD diharapkan mampu memperluas penyediaan infrastruktur serta pelayanan dasar yang adil dan berkelanjutan demi kepentingan masyarakat. Berbekal kemampuan finansial yang lebih kuat, Pemerintah Kota Gunungsitoli kini dapat bergerak lebih cepat dalam memenuhi kebutuhan warga sekaligus merealisasikan agenda pembangunan.

“Dalam konteks kepentingan masyarakat, penguatan PAD diharapkan berdampak pada peningkatan penyediaan infrastruktur, pelayanan dasar, serta program pembangunan lainnya yang lebih merata dan berkelanjutan. Dengan kapasitas fiskal yang semakin baik, Pemerintah Kota Gunungsitoli dapat lebih responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat serta mempercepat realisasi program prioritas pembangunan daerah,” ujarnya mengakhiri.