Wagub Surya Pimpin Rapat Penguatan UHC, Cakupan JKN Nias Selatan Capai 98 Persen

RRI.CO.ID, Nias Selatan – Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya memimpin rapat penguatan Universal Health Coverage (UHC) di Kantor Bupati Nias Selatan, Rabu 12 Agustus 2026.

Dalam rapat tersebut Surya menegaskan komitmen Pemprov Sumut untuk terus memperkuat layanan kesehatan gratis di seluruh daerah, termasuk Kepulauan Nias.

Berdasarkan data yang dipaparkan, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Nias Selatan telah mencapai 98% dari total 373 ribu penduduk.

"Khusus Nias Selatan, jumlah penduduknya 373 ribu. Cakupan peserta UHC BPJS sudah mencapai 98 persen. Artinya ini sudah termasuk bagus. Tapi kita mau lebih bagus lagi. Dari jumlah penduduk yang tercatat, yang aktif 84,5 persen. Angka 84 persen ini dikategorikan bagus," ujar Surya.

Surya mengatakan, Pemprov Sumut akan terus menggenjot capaian UHC agar jaminan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat. Sepanjang 2025, Pemprov Sumut telah membantu membayar iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 39 ribu warga Kabupaten Nias Selatan.

Selain itu, Surya menyampaikan program berobat gratis cukup menggunakan KTP telah diterapkan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution sejak menjabat Wali Kota Medan dan kini diperluas ke seluruh Sumatera Utara.

"Pengalaman Pak Gubernur sebagai Wali Kota Medan, di Medan semasa kepemimpinan beliau masyarakat berobat cukup bawa KTP saja. Dengan tekad beliau, supaya Sumut dengan menggunakan KTP saja bisa berobat di pelayanan kesehatan di Sumut," kata Surya.

Sementara itu, Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia mengatakan sebanyak 98 persen masyarakat di daerahnya telah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Meski demikian, ia berharap Pemprov Sumut dapat membantu masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN.

".Kami juga berharap Pemprov Sumut dapat membantu usulan pembangunan puskesmas, termasuk di wilayah kepulauan, agar ditingkatkan menjadi puskesmas rawat inap plus," kata Sokhiatulo.

Turut hadir mendampingi Wagub Surya, Staf Ahli I TP PKK Sumut Titiek Sugiharti serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut.