Rakor Pengendalian Inflasi Daerah dan Evaluasi Dukungan Pemda Kabupaten Nias

RRI.CO.ID, Gunungsitoli - Pemerintah Kabupaten Nias mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah. Kegiatan dilaksanakan secara daring dari Ruang Rapat Idanogawo Lantai I Kantor Bupati Nias, Senin 24 Agustus 2026.

Rapat diawali dengan pemaparan dari sejumlah narasumber terkait perkembangan harga dan kondisi pangan nasional. Dalam pembahasan tersebut disampaikan bahwa kondisi harga pangan dalam dua bulan terakhir masih berada pada zona aman. Namun, pada bulan mendatang diproyeksikan memasuki zona waspada sehingga diperlukan langkah antisipasi dan pengendalian sejak dini oleh pemerintah daerah.

Menanggapi kondisi tersebut, pimpinan rapat, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan terhadap perkembangan harga pangan. Selain itu, pemerintah daerah diminta memperhatikan data dari Badan Pusat Statistik agar setiap kebijakan dan intervensi yang dilakukan tepat sasaran, memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, melaksanakan intervensi sesuai kebutuhan, serta melakukan evaluasi secara berkala.

Dalam kesempatan yang sama, rapat juga membahas evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap implementasi Program 3 Juta Rumah. Sejumlah rekomendasi disampaikan sebagai langkah mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan program tersebut di tingkat daerah.

Salah satu rekomendasi berkaitan dengan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemerintah daerah didorong untuk mengimplementasikan pembebasan retribusi PBG dan BPHTB bagi MBR sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua Menteri, sekaligus menyusun pedoman tata kelola verifikasi, dokumentasi, dan pelaporan pelaksanaannya.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga diminta memperkuat dukungan penganggaran bidang perumahan dalam APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah perlu menyampaikan informasi terkait penganggaran pembangunan baru maupun renovasi rumah yang bersumber dari APBD, termasuk kegiatan yang belum tercatat sebagai target unit pada dokumen Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Terkait Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), seluruh pemerintah daerah pengusul diminta melakukan peninjauan atau verifikasi kembali terhadap Calon Penerima Bantuan (CPB) yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (tidak eligible).

Verifikasi ulang tersebut dilakukan secara faktual di tingkat masyarakat untuk memastikan kesesuaian kondisi calon penerima dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, calon penerima yang memenuhi persyaratan dapat diusulkan kembali melalui Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU).

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Nias terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mendukung percepatan penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Nias.

Rapat tersebut dihadiri sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga terkait, antara lain Direktur Statistik Harga BPS RI, Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas, Deputi Kepala Staf Kepresidenan, serta Direktur Pembiayaan Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kegiatan tersebut juga diikuti secara daring oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian/Lembaga, para Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Indonesia beserta jajaran.

Dari Pemerintah Kabupaten Nias, hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, perwakilan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias, Kepala Dinas Koperasi, UKMPK Kabupaten Nias, serta Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Nias.