Bobby Nasution Perjuangkan Tambahan TKD Daerah Terdampak Bencana di Sumut

RRI.CO.ID, Batam — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memperjuangkan penambahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) bagi wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara.

Aspirasi tersebut disampaikan Bobby secara langsung kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Forkopimda se-Sumatera di Ruang Balairungsari BP Batam, Rabu 12 Agustus 2026.

Selain mengusulkan penambahan TKD, Bobby mempertanyakan kepastian acuan anggaran yang harus digunakan pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan APBD (R-APBD) Tahun Anggaran 2027. Kepastian ini dinilai krusial karena Pemda di Sumut saat ini tengah menyusun Perubahan APBD (P-APBD) 2026 dan bersiap merancang APBD 2027.

"Bagi kami daerah terdampak bencana yang kemarin TKD-nya dipulihkan, ini menjadi pertanyaan besar saat menyusun anggaran 2027. Apakah menggunakan anggaran murni 2026 sebelum TKD dikembalikan, atau setelah pemulihan? Nilai Sumut itu sekitar Rp1,1 triliun, tentu ini sangat menentukan perencanaan kegiatan di lapangan," ujar Bobby.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyampaikan usulan resmi kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait opsi alokasi TKD 2027.

Kemendagri menyiapkan tiga skenario alokasi anggaran pasca-exercise kebutuhan daerah, yaitu: Skenario Maksimal (Ideal) Rp982 triliun, Skenario Moderat Rp932 triliun dan Skenario Minimal Rp910 triliun

Tito menegaskan, keputusan akhir mengenai nilai akhir TKD berada di tangan Presiden dengan mempertimbangkan kondisi APBN, target pendapatan negara, dan devisa. Meski begitu, Kemendagri telah mengajukan dua kelompok prioritas jika alokasi TKD ditambah.

"Prioritas pertama adalah daerah terdampak bencana, termasuk wilayah di Sumatera, Flores, hingga Kepulauan Sitaro (Sulawesi Utara). Prioritas kedua adalah daerah berkapasitas fiskal rendah atau daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil agar belanja wajib dan pembangunan tidak terganggu," kata Tito.

Tito mengimbau seluruh kepala daerah untuk menantikan kepastian angka TKD yang akan disampaikan dalam Pidato Presiden mengenai Nota Keuangan RAPBN 2027 menjelang Peringatan Hari Kemerdekaan RI, atau melalui penjelasan teknis menteri bidang ekonomi.

"Kuncinya ada pada pengumuman pertengahan Agustus ini. Dari situ kita bisa melihat apakah angka TKD naik atau tidak. Begitu data resmi keluar, jika belum dirinci per daerah, kami akan memberi masukan agar daerah bencana dan berfiskal rendah menjadi prioritas utama," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga mengapresiasi penanganan cepat di sektor kesehatan pascabencana di wilayah Sumatera, serta menyoroti dinamika pembangunan infrastruktur dan stabilitas harga material bangunan di kawasan tersebut.