Mendagri: Musrenbang RKPD 2027 Harus Sinkron dengan Program Nasional

RRI.CO.ID, Medan – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, menegaskan Musrenbang RKPD 2027 harus menjadi wujud sinkronisasi dan konsistensi antara pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional. Penegasan itu disampaikan saat membuka Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, Rabu, 22 April 2026.

Musrenbang mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Melalui Investasi dan Produktivitas Daerah” dan dihadiri Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Forkopimda Sumut, serta seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Utara.

Mendagri menjelaskan, musyawarah provinsi harus mengakomodir program pemerintah pusat sekaligus mendengar usulan dan aspirasi pemerintah kabupaten/kota. “Rencana program yang dimusyawarahkan akan menjadi patokan atau pedoman untuk menyusun APBN, APBD, hingga APBDes dari berbagai tingkatan,” kata Tito Karnavian.

Ia menekankan pentingnya ketelitian data dalam perencanaan. Menurut Mendagri, pembangunan harus benar-benar dirasakan manfaatnya secara merata hingga ke tingkat desa sehingga tidak ada wilayah yang tertinggal. “Kalau data tidak sempurna, maka rencana pembangunan dan penentuan prioritas tidak akan tercapai,” ujarnya.

Kepala Bapperida Sumut Dr. Dikky Anugerah, S.Sos., M.SP dalam laporannya menyebut Musrenbang RKPD 2027 merupakan forum strategis untuk memastikan keberpihakan pembangunan terhadap wilayah yang masih menghadapi keterbatasan. Mendagri mengapresiasi hal itu dan meminta seluruh daerah menjadikan data sebagai dasar utama perencanaan.

Dalam rangkaian Musrenbang, Mendagri menyaksikan penandatanganan MoU antara Pemprov Sumut dengan pemerintah kabupaten/kota se-Sumut tentang Pengendalian Inflasi. Ia berharap sinergi tersebut memperkuat upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi daerah.