Bupati Amizaro: Musrenbang RKPD Sumut 2027 Harus Selaras dengan Kebutuhan Daerah

RRI.CO.ID, Medan – Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu menegaskan pentingnya sinkronisasi program pembangunan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar manfaatnya dirasakan langsung masyarakat hingga ke desa. Hal itu disampaikan saat menghadiri Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, Rabu, 22 April 2026.

Musrenbang RKPD Sumut 2027 mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Melalui Investasi dan Produktivitas Daerah” dan dibuka resmi oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Bupati Nias Utara hadir didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda, Kepala Bapperida, Kadis Pariwisata dan Kebudayaan, Kadis Kesehatan, Kadis Ketapang dan Pertanian, Kadis Dukcapil, Kadis PMPTSP, Kadis Perikanan, Kadis PMD, Kadis Pendidikan, Kepala BPBD, Kadis PUTR, serta Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Menurut Bupati Amizaro, Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan. “Forum ini memastikan keberpihakan pembangunan terhadap wilayah yang masih menghadapi keterbatasan dan ketertinggalan, termasuk Kepulauan Nias,” ujarnya. Ia menekankan agar usulan dari kabupaten/kota diakomodir dalam dokumen RKPD provinsi.

Bupati menyebut tema akselerasi pertumbuhan melalui investasi dan produktivitas sangat relevan dengan kondisi Nias Utara. “Kami butuh industrialisasi berbasis potensi lokal, penguatan daya saing, dan pemulihan pasca bencana. Tahun 2027 adalah fase ekspansi, titik krusial untuk memperluas skala pembangunan yang efektif dan efisien,” kata Amizaro.

Menanggapi arahan Mendagri terkait konsistensi data perencanaan, Bupati Nias Utara menyatakan kesiapan daerah.

“Pembangunan harus berbasis data yang akurat agar tidak ada wilayah yang tertinggal. Data yang benar akan menghasilkan program yang tepat sasaran sampai ke desa,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Bupati Amizaro Waruwu mewakili kepala daerah se-Sumatera Utara menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumut tentang Pengendalian Inflasi. Ia berharap kerja sama ini menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di daerah.