RRI.CO.ID, Gunungsitol — Pemerintah Kota Gunungsitoli terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Sosialisasi dan Monitoring Bantuan Sosial Non-Tunai (BSNT) Tahun 2026 Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sibolga yang digelar di Ruang Rapat II Kantor Wali Kota Gunungsitoli, Jumat 24/ Juli 2026).

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Gunungsitoli dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sibolga sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penyaluran bantuan sosial sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Sosial Kota Gunungsitoli, Wealman Zendrato, S.Sos., M.M., dan dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gunungsitoli, Dasma Estaraya Telaumbanua, S.H., M.H., CGCAE, perwakilan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Gunungsitoli, Bank Rakyat Indonesia (BRI), para Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) se-Kota Gunungsitoli.

Dalam arahannya, Kepala Dinas Sosial Kota Gunungsitoli menyampaikan gambaran kondisi kemiskinan di Kota Gunungsitoli berdasarkan berbagai sumber data. Ia menjelaskan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mencatat lebih dari 27 ribu jiwa berada pada Desil 1 (kategori sangat miskin) dan sekitar 22 ribu jiwa pada Desil 2 (kategori miskin). Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Gunungsitoli menunjukkan sekitar 21 ribu jiwa penduduk miskin. Perbedaan tersebut, menurutnya, dipengaruhi oleh perbedaan indikator dan metode pengukuran yang digunakan oleh masing-masing lembaga.

Menyikapi kondisi tersebut, Kepala Dinas Sosial menekankan pentingnya pembaruan dan validasi data secara berkelanjutan agar penyaluran bantuan sosial semakin akurat dan benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak menerima. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk menjadikan perbedaan data tersebut sebagai bahan evaluasi bersama dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih baik.

Lebih lanjut, Kepala Dinas Sosial menegaskan bahwa Bantuan Sosial Non-Tunai (BSNT) bukan sekadar program bantuan konsumtif, melainkan instrumen pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat. Oleh karena itu, masyarakat penerima bantuan yang kondisi ekonominya telah membaik diharapkan memiliki kesadaran untuk melakukan graduasi mandiri, sehingga kesempatan memperoleh bantuan dapat diberikan kepada masyarakat lain yang lebih membutuhkan.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bersedia mengundurkan diri secara sukarela dari program bantuan sosial, Pemerintah Kota Gunungsitoli telah menyiapkan stimulan bantuan modal usaha sebesar Rp2,5 juta hingga Rp5 juta. " Program ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi para penerima manfaat untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan mewujudkan kemandirian ekonomi secara berkelanjutan " Ujarnya.

Mengakhiri arahannya, Kepala Dinas Sosial mengajak seluruh peserta mengikuti kegiatan sosialisasi dengan sungguh-sungguh agar memperoleh pemahaman yang utuh mengenai mekanisme penyaluran bantuan sosial, hak dan kewajiban penerima manfaat, serta pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Ia juga menegaskan bahwa Dinas Sosial Kota Gunungsitoli senantiasa terbuka dalam memberikan pelayanan, informasi, maupun pendampingan kepada masyarakat terkait berbagai program bantuan sosial.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Gunungsitoli berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, pendamping sosial, dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran, berkualitas, serta mampu mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.