RRI.CO.ID, Nias Utara – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Nias Utara, Arisman Hulu, menyebut program pengentasan kemiskinan dan pembenahan infrastruktur di Kepulauan Nias digarap lewat sinergi lintas kementerian dan lembaga.

Menurut Arisman, program ini tidak bertumpu pada satu instansi. Kementerian PKP berperan sebagai penyalur utama program perumahan dengan data usulan desa diintegrasikan melalui aplikasi _Sibaru_. Ke depan, sistem tersebut akan menyandingkan data dari Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) agar bantuan tepat sasaran.

"Badan Nasional Pengelola Perbatasan juga terlibat aktif karena seluruh wilayah Kepulauan Nias yang mencakup 5 kabupaten/kota secara geografis masuk kategori kawasan beranda terdepan atau perbatasan negara," ujar, Arisman. Rabu, 3 Juni 2026

Dukungan juga datang dari Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, mengingat Nias Barat dan Kepulauan Nias merupakan satu-satunya daerah tertinggal yang tersisa di Pulau Sumatera dari 39 daerah 3T di Indonesia.

Arisman merinci, bahwa Kuota 200 unit tahap pertama melalui Kementerian PKP ditargetkan tuntas sepenuhnya tahun 2026 di 11 Desa di Kabupaten Nias Utara. Karena pembentukan Kelompok Penerima Bantuan sudah selesai, pengerjaan fisik dijadwalkan mulai Juli ini," ujarnya.

"Total bantuan Rp20.000.000 per unit rumah. Rinciannya, Rp17.500.000 untuk belanja bahan bangunan dan Rp2.500.000 untuk upah tukang," kata, Arisman

Arisman menegaskan dana tidak diserahkan tunai. "Dana ditransfer ke rekening penerima manfaat sesuai petunjuk teknis. Dari rekening itu langsung didebit untuk bayar bahan bangunan ke toko material yang sudah disurvei resmi. Masyarakat menerima bantuan murni dalam bentuk fisik material sesuai RAB," ucapnya.