RRI.CO.ID, Nias Utara – Pemerintah Kabupaten Nias Utara mulai membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) untuk program bantuan stimulan perumahan swadaya dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia (PKP-RI). Tahap fisik pembangunan ditargetkan mulai Juli 2026 dan tuntas di tahun yang sama.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nias Utara Arisman Hulu menjelaskan, awalnya bantuan direncanakan untuk 2 desa yaitu Hilidurowa dan Tumula. Setelah verifikasi teknis Balai Perumahan, kuota 200 unit tidak dapat dipenuhi seluruhnya karena Desa Pekuandaho hanya memenuhi syarat sekitar 46 unit.

“Untuk mengantisipasi agar sisa kuota tidak ditarik ke daerah lain, dalam waktu 2 hari kami bergerak cepat menginput 11 desa tambahan ke aplikasi Sibaru Tahap 1. Di antaranya Desa Sisobahili Kecamatan Afulu, Hilisebua Siwalubanua Kecamatan Alasa, Hilina'a dan Dahana di Kecamatan Alasa Talu Muzoi,” ujar Arisman Hulu, Selasa, 2 Juni 2026

Arisman merinci, setiap unit rumah mendapat stimulan Rp20.000.000. Rinciannya Rp17,5 juta dialokasikan untuk belanja bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah pekerja. Penyaluran dilakukan non-tunai, langsung ke rekening bank yang ditunjuk kementerian sesuai Rencana Anggaran Biaya kebutuhan material.

“Karena sifatnya stimulan, dana Rp20 juta tidak cukup untuk membangun rumah utuh dari nol. Jadi masyarakat penerima manfaat wajib swadaya, misalnya menyediakan kayu dari kebun sendiri atau batako,” katanya.

Saat ini KPB di tingkat desa sudah dibentuk dan mulai melakukan survei harga bahan ke toko bangunan atau panglong setempat. Selain program dari Kementerian PKP, Pemkab Nias Utara juga mengintegrasikan bantuan RTLH dari BNPP untuk wilayah kepulauan/perbatasan dan bantuan Kemenko Infrastruktur untuk 39 daerah tertinggal. Nias Utara termasuk salah satu prioritas di Pulau Sumatera.

Kadis Perkim menambahkan, data desa yang belum masuk sebagai penerima bantuan tahap pertama sudah diupayakan agar dapat dipertimbangkan sebagai penerima bantuan ke depan.