RRI.CO.ID, GUNGSITOLI – Sebanyak 14 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025 dan melayani 30.775 penerima manfaat. Namun 2 kecamatan, yaitu Tugala Oyo dan Afulu, masih belum tersuplai makanan bergizi.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Satgas MBG Nias Utara Bazisokhi Hulu saat dialog di Studio RRI Gunungsitoli, Jumat 24 Juli 2026.

Bazisokhi menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 melibatkan ASN perangkat daerah dan Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Nias Utara. Hingga kini sudah berdiri 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan.

"Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat saat ini sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa. Untuk Kecamatan Tugala Oyo dan Afulu, Sampai pada fase pertama masih belum ada pengusaha yang mendirikan dapur MBG di daerah itu," ujar Bazisokhi.

Ketua DPRD Nias Utara Ya’aman Telaumbanua menyebut Komisi II dan Komisi III DPRD aktif melakukan pengawasan melalui Rapat Dengar Pendapat dengan Satgas, Korwil, dan Kepala SPPG.

Dari hasil pengawasan, ada 4 kendala utama yang ditemukan di lapangan. Pertama, pemahaman pihak sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara sehingga dukungan belum optimal.

Kedua, standar bangunan dapur. Menurut Ya’aman, bangunan dapur ideal sesuai Juknis butuh biaya Rp2 miliar hingga Rp3 miliar. Sebagai daerah 3T dengan keterbatasan investor, standar yang ada saat ini masih dimaklumi.

Ketiga, keterbatasan akses geografis. Meski 9 kecamatan sudah terlayani, belum semua sekolah kebagian karena wilayah seperti Kecamatan Namohalu dan Sawoo/Lotu sulit dijangkau. Ia mengusulkan skema "Dapur 3T" dengan memanfaatkan kantin sekolah.

Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih sangat bergantung pada pasokan impor dari luar daerah sehingga mengancam konsistensi kualitas gizi.

Ya’aman juga menyoroti kapasitas SDM dapur. Para pekerja dan relawan belum terbiasa memasak 3.000 hingga 5.000 porsi per hari dan mayoritas tidak berlatar belakang kuliner. Hal ini rawan menimbulkan insiden jika SOP tidak ditaati.

"Rekomendasi kami, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan rutin memberikan pembinaan. Perlu juga ada Sertifikat Penjamah Makanan bagi para pekerja dapur," Yaaman, menegaskan.

Ia mengimbau Pemda Nias Utara turut konsolidasi membenahi rantai pasok bahan baku dan kesiapan operasional dapur agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan.