RRI.CO.ID Nias Utara – Masyarakat Nias Utara berharap penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya Rp20 juta dari Kementerian PKP tidak hanya terpusat di wilayah tertentu. Distribusi merata ke 11 kecamatan, 112 desa, dan 1 kelurahan dinilai penting agar seluruh warga merasakan manfaat program perumahan layak huni.

Masyarakat Nias Utara, Temazaro Gea, menyampaikan kunci utama program ada pada survei awal yang objektif.

“Kami berharap ada survei yang jelas dan tepat sasaran untuk menentukan bangunan mana saja yang benar-benar tidak layak huni. Karena di setiap desa pasti ada masyarakat tingkat ekonomi menengah ke bawah yang butuh bantuan,” ujar Temzaro Gea, Senin 1 Juni 2026.6.

Menurutnya, pemerataan bantuan juga jadi upaya mencegah kecemburuan sosial. “Kalau hanya fokus di desa tertentu, rawan timbul rasa sakit hati. Padahal kondisi rumah tidak layak huni ada di semua kecamatan,” katanya.

Temazaro menekankan dukungan penuh dari seluruh elemen pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Mulai dari kepala desa, camat, 25 anggota DPRD, 28 OPD, hingga jajaran pimpinan daerah seperti Sekda, Wakil Bupati, sampai Bupati.

“Kami berharap semua pihak turun tangan menyukseskan program ini. Tujuannya satu: membantu masyarakat lemah agar punya rumah layak huni,” kata Temazaro..

Menanggapi harapan warga, Pemerintah Kabupaten Nias Utara mulai membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB). Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nias Utara Arisman Hulu menjelaskan, awalnya bantuan direncanakan untuk 2 desa yaitu Hilidurowa dan Tumula. Setelah verifikasi teknis Balai Perumahan, kuota 200 unit tidak dapat dipenuhi seluruhnya karena Desa Pekuandaho hanya memenuhi syarat sekitar 46 unit.

“Untuk mengantisipasi agar sisa kuota tidak ditarik ke daerah lain, dalam waktu 2 hari kami bergerak cepat menginput 11 desa tambahan ke aplikasi Sibaru Tahap 1. Di antaranya Desa Sisobahili Kecamatan Afulu, Hilisebua Siwalubanua Kecamatan Alasa, Hilina'a dan Dahana di Kecamatan Alasa Talu Muzoi,” ucap, Arisman Hulu, Selasa 2 Juni 2026.

Arisman merinci setiap unit rumah mendapat stimulan Rp20.000.000, terdiri dari Rp17,5 juta untuk belanja bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah pekerja. Penyaluran non-tunai langsung ke rekening bank sesuai Rencana Anggaran Biaya. Karena sifatnya stimulan, dana Rp20 juta tidak cukup bangun rumah utuh dari nol. Jadi masyarakat penerima manfaat wajib swadaya, misalnya sediakan kayu dari kebun atau batako.

Kadis Perkim menambahkan, data desa yang belum masuk sebagai penerima bantuan tahap pertama sudah diupayakan agar dapat dipertimbangkan sebagai penerima bantuan ke depan.