Limonu Hippy Tanggapi Keluhan Masyarakat Terkait BBM, Dorong Pembentukan Satgas

RRI.CO.ID, Gorontalo — Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Limonu Hippy, meminta Pemerintah Provinsi Gorontalo segera membentuk satuan tugas atau Satgas untuk mengawasi distribusi dan penjualan bahan bakar minyak atau BBM di daerah.

Usulan tersebut disampaikan menyusul keluhan masyarakat terkait antrean panjang di sejumlah SPBU serta tingginya harga BBM yang dijual di luar SPBU.

Limonu menyebut, kondisi tersebut cukup memprihatinkan. Terlebih, masyarakat yang kesulitan memperoleh BBM di SPBU terpaksa membeli dari penjual di luar SPBU dengan harga yang jauh lebih tinggi.

Menurutnya, harga BBM di sejumlah depot atau penjual di luar SPBU bahkan disebut telah mencapai Rp25 ribu hingga Rp35 ribu per liter. Sementara di Taluditi, terdapat keluhan harga yang mencapai Rp50 ribu per liter.

“Kan jadi aneh, di SPBU harus ngantri panjang dan sulit untuk beroleh BBM, tapi di sisi lain di luar SPBU banyak yang dijual tapi dengan harga yang cukup tinggi atau sangat mahal. Bahkan ada yang sudah mencapai Rp25.000 sampai dengan Rp35.000 per liternya,” kata Limonu.

Ia meminta pemerintah tidak membiarkan kondisi tersebut berlangsung karena berpotensi merugikan masyarakat dan membuka peluang terjadinya praktik penyelewengan distribusi BBM.

Limonu mengusulkan Satgas melibatkan unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Dinas ESDM, Hiswana Migas serta LSM. Tim tersebut diharapkan melakukan pengawasan mulai dari pendistribusian BBM dari Depo Pertamina ke SPBU, penjualan di SPBU hingga penjualan BBM bersubsidi di luar SPBU.

Menurut Limonu, pengawasan diperlukan untuk memastikan BBM bersubsidi maupun nonsubsidi benar-benar didistribusikan dan dijual sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain memastikan distribusi, Satgas juga diharapkan dapat mengantisipasi adanya indikasi penimbunan BBM maupun praktik lainnya yang memanfaatkan kondisi kelangkaan untuk mendapatkan keuntungan besar.

“Dengan kurangnya kuota dan pasokan BBM akibat dari Perang Iran dan meningkatnya jumlah kendaraan yang belum beroleh penyesuaian kuota BBM ini, saya berharap agar kondisi ini tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin beroleh keuntungan besar tanpa harus memikirkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat lainnya,” tegas Limonu.

Ia menilai kondisi antrean panjang di SPBU yang terjadi bersamaan dengan maraknya penjualan BBM dengan harga tinggi di luar SPBU perlu segera mendapat perhatian pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.

Limonu berharap pengawasan yang lebih ketat dapat memastikan kebutuhan BBM masyarakat terpenuhi secara adil, sekaligus menjaga agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan lancar.