Bappeda Kabupaten Gorontalo: Gini Ratio Jadi Acuan Evaluasi Pembangunan

RRI.CO.ID, Kabupaten Gorontalo - Kenaikan angka gini ratio Provinsi Gorontalo dari 0,383 pada September 2025 menjadi 0,384 pada Maret 2026 menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mengevaluasi pemerataan hasil pembangunan.

Kepala Bappeda Kabupaten Gorontalo, Cokro Katili, kepada RRI mengatakan gini ratio menjadi salah satu indikator yang digunakan pemerintah daerah untuk melihat sejauh mana pembangunan telah memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, angka tersebut menjadi semacam indikator evaluasi untuk memastikan strategi pembangunan yang dijalankan pemerintah berada pada arah yang tepat.

"Gini ratio merupakan dashboard yang selalu kita perhatikan, apakah strategi yang kita jalankan oleh pemerintah daerah telah menunjukkan jalan yang benar atau ternyata ini perlu ada penyempurnaan-penyempurnaan," ujar Cokro. Kamis 27 Agustus 2026.

Cokro menjelaskan, gini ratio berkaitan dengan tingkat pemerataan pembangunan dan distribusi pendapatan masyarakat. Ia menilai angka gini ratio Gorontalo yang masih berada di bawah 0,4 tergolong moderat.

Meski perubahan angkanya relatif kecil, pemerintah daerah tetap perlu menganalisis perubahan struktur ekonomi yang terjadi untuk menentukan strategi pembangunan selanjutnya.

"Perubahan-perubahan struktur yang terjadi ini tentu menjadi pekerjaan atau analisis kami untuk menyempurnakan strategi-strategi pembangunan," katanya.

Untuk menekan kesenjangan, Cokro mengatakan Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan, salah satunya melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

Selain UMKM, sektor pertanian juga menjadi perhatian karena memiliki kontribusi besar terhadap struktur ekonomi Kabupaten Gorontalo.

Cokro menyebut sekitar 38 persen struktur perekonomian Kabupaten Gorontalo berasal dari sektor pertanian.

Karena itu, penguatan sektor pertanian dan ekonomi kerakyatan dinilai menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperluas pemerataan pembangunan.

Pemerintah daerah akan terus menggunakan indikator gini ratio bersama indikator ekonomi lainnya sebagai bahan evaluasi untuk menyempurnakan kebijakan pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.