ASN Pemkot Gorontalo Kooperatif Ikuti Pendataan Sensus Ekonomi

RRI.CO.ID, Kota Gorontalo — Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dinilai kooperatif dalam mengikuti pendataan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Gorontalo secara jemput bola di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala BPS Kota Gorontalo, Sri Dewi Monoarfa, kepada RRI, Jumat 21 Agustus 2026, mengatakan langkah jemput bola tersebut dilakukan untuk mempercepat penyelesaian pendataan menjelang batas akhir Sensus Ekonomi 2026.

Menurut Sri Dewi, kebijakan tersebut merupakan hasil koordinasi BPS dengan Wali Kota Gorontalo, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah setelah membahas perkembangan serta kendala pendataan di lapangan.

Salah satu kendala yang dihadapi BPS adalah sulitnya menemui ASN yang telah teridentifikasi memiliki usaha. Aktivitas kerja ASN pada hari kerja membuat sebagian dari mereka sulit ditemui di rumah, sementara akhir pekan biasanya digunakan untuk beristirahat atau melakukan aktivitas lainnya.

Karena itu, pemerintah kota memberikan ruang bagi BPS untuk mendatangi langsung OPD sehingga ASN yang belum terdata dapat dijangkau dengan lebih efektif.

“Alhamdulillah support pimpinan OPD ini berperan sangat penting. Dukungan dari pimpinan OPD yang kami rasakan sangat membantu sekali,” ujar Sri Dewi.

Pendataan dilakukan di masing-masing kantor OPD dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap ASN yang menjadi sasaran. BPS memastikan hanya ASN yang berdomisili di Kota Gorontalo dan belum pernah didata yang masuk dalam pendataan tersebut.

Pada hari pertama pelaksanaan, BPS telah mendatangi sekitar delapan OPD. Dari kegiatan tersebut masih ditemukan cukup banyak ASN yang belum terdata dalam Sensus Ekonomi. Sri Dewi mengatakan, pendataan dijadwalkan berlangsung hingga Jumat pekan berikutnya dengan pembagian jadwal OPD setiap harinya.

Terkait respons ASN, Sri Dewi memastikan tidak ditemukan penolakan selama hari pertama pelaksanaan. Para ASN dinilai memberikan informasi secara terbuka dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Tidak ada kendala, hambatan, penolakan dan sebagainya daripada ASN. Lebih kooperatif dan memberikan jawaban,” katanya.

Menurut Sri Dewi, dukungan pimpinan OPD turut menjadi faktor penting dalam kelancaran pendataan. Para pimpinan memberikan contoh dengan menerima petugas BPS dan mengikuti proses pendataan, sehingga mendorong pegawai lainnya melakukan hal yang sama.

Bahkan, bagi ASN yang pada hari pelaksanaan tidak berada di kantor, BPS tetap memberikan kesempatan untuk dilakukan pendataan pada jadwal berikutnya. Sri Dewi berharap dukungan Pemerintah Kota Gorontalo dan sikap kooperatif ASN dapat membantu BPS menyelesaikan pendataan Sensus Ekonomi secara maksimal.

Pendataan tersebut penting untuk memperoleh gambaran aktivitas ekonomi di Kota Gorontalo, termasuk usaha yang dijalankan ASN maupun masyarakat lainnya.