Pemkab Gorontalo Bahas Strategi Implementasi Program Wajib Belajar 13 Tahun

RRI.CO.ID, Gorontalo - Pemerintah Kabupaten Gorontalo mulai menyusun Rencana Kerja Implementasi Strategi Percepatan program Wajib Belajar 13 Tahun melalui 1 Tahun Pra-SD. Pembahasan dilakukan melalui Rapat Koordinasi yang berlangsung di Ballroom Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, Kamis 20 Agustus 2026.

Rapat koordinasi dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Sugondo Makmur dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan tersebut diarahkan untuk menyatukan persepsi, mengidentifikasi persoalan, serta menyusun strategi dan pembagian peran dalam pelaksanaan program.

Sugondo mengatakan, penerapan Wajib Belajar 13 Tahun merupakan langkah penting untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini. Menurutnya, satu tahun pendidikan prasekolah menjadi fondasi sebelum anak memasuki pendidikan dasar.

“Dulu kita mengenal Wajib Belajar 9 Tahun, kemudian 12 Tahun. Hari ini kita melangkah menuju Wajib Belajar 13 Tahun dengan satu tahun pendidikan Pra-SD,” ujar Sugondo.

Ia menegaskan, keberhasilan program tersebut tidak cukup hanya dengan meningkatkan akses pendidikan. Anak usia dini juga harus mendapatkan layanan yang utuh, mulai dari pendidikan, kesehatan, gizi, pembentukan karakter hingga kesiapan belajar.

Karena itu, pemerintah kecamatan dan desa, sektor kesehatan, sosial, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, serta organisasi mitra pendidikan akan dilibatkan. Setiap organisasi perangkat daerah juga diminta mengambil peran sesuai tugas dan kewenangannya.

BPS juga didorong memperkuat data anak usia 5–6 tahun sebagai dasar perencanaan. Dinas PMD memperkuat peran pemerintah desa, Dinas Sosial menangani pendataan dan intervensi bagi anak dari keluarga kurang mampu, sedangkan Dinas Kesehatan memastikan aspek kesehatan dan gizi.

Dukcapil juga diarahkan mempercepat pemenuhan dokumen kependudukan, sementara Dinas Kominfo mendukung edukasi dan kampanye publik mengenai pentingnya pendidikan prasekolah. Keterlibatan PKK, Dharma Wanita, HIMPAUDI, IGTKI, PGRI, pengawas, penilik, camat hingga pemerintah desa juga dinilai penting.

“Hambatan terbesar kita bukan keterbatasan anggaran, tetapi mindset dan mental set. Kalau kita memiliki niat yang baik untuk masa depan anak-anak kita, tantangan itu pasti bisa kita atasi bersama,” tegas Sugondo.

Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, Sience Banteng, mengatakan pendidikan anak usia dini memiliki peran penting dalam mempersiapkan anak memasuki pendidikan dasar. Implementasi satu tahun Pra-SD diharapkan mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan bagi anak usia 5–6 tahun.

“Rapat koordinasi ini menjadi forum untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi persoalan dan kebutuhan, menyusun strategi, membagi peran serta membangun komitmen bersama,” jelas Sience.