RRI.CO.ID, Kota Gorontalo – Proses pembebasan lahan untuk pembangunan Kantor Wali Kota Gorontalo di kawasan Eks Terminal 42, Kelurahan Tapa, sempat mengalami kendala akibat persoalan administrasi perpajakan. Pemerintah Kota Gorontalo kini berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mempercepat penyelesaian agar pembayaran kepada pemilik lahan dapat segera dilakukan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Gorontalo, Meydi Novita Silangen, menjelaskan bahwa tahapan pembebasan lahan saat ini mencakup sekitar 1,8 hektare. Dari luas tersebut, sekitar 8.000 meter persegi masih merupakan lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan melalui mekanisme pengadaan pada APBD Perubahan.

Menurut Meydi, pembayaran lahan sejatinya dijadwalkan mulai dilakukan pada pekan ini. Namun, pelaksanaannya harus ditunda karena terdapat persoalan administrasi yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan.

"Kami sebenarnya sudah menjadwalkan pembayaran minggu ini. Tetapi kemarin ada kendala terkait persoalan pajak, sehingga prosesnya harus diselesaikan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari," ujar Meydi usai mendampingi Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, meninjau lokasi pembangunan kantor wali kota baru, Senin 3 Agustus 2026.

Untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, Dinas PUPR telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak. Hasilnya, Pemerintah Kota Gorontalo akan menggelar musyawarah bersama Kepala Kantor Pajak guna membahas mekanisme penyelesaian administrasi perpajakan.

Meydi menegaskan, penyelesaian pembebasan lahan menjadi tahapan penting sebelum proyek memasuki penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pekerjaan konstruksi.

Pemerintah Kota Gorontalo menargetkan penetapan pemenang penyusunan DED dilakukan dalam waktu dekat, dengan masa penyusunan hingga Desember 2026. Setelah itu, peletakan batu pertama pembangunan Kantor Wali Kota Gorontalo dijadwalkan berlangsung pada 23 Januari 2027.