RRI.CO.ID, Boalemo – Pemerintah Kabupaten Boalemo mulai menyusun landasan hukum penyelenggaraan program jaminan sosial bagi masyarakat melalui Forum Group Discussion (FGD) Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial. Kegiatan tersebut dibuka Bupati Boalemo, Drs. Rum Pagau yang dilaksanakan di Grand Amalia Hotel, Selasa 28 Juli 2026.

Dalam arahannya, Bupati Rum Pagau menegaskan bahwa penyusunan Ranperda ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan sosial kepada para pekerja, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal dan rentan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun kematian.

Menurutnya, selama ini aparatur sipil negara telah memperoleh perlindungan melalui program asuransi. Namun, masih banyak masyarakat seperti tukang panjat kelapa, nelayan, dan petani yang belum memiliki jaminan sosial yang memadai.

"Jaminan sosial ini sangat penting untuk perlindungan tenaga kerja. Karena itu kita perlu menyusun Perda sebagai dasar hukum untuk membantu tenaga kerja yang ada di Kabupaten Boalemo, khususnya masyarakat yang bekerja di sektor informal," ujar Rum Pagau

Ia menjelaskan, program jaminan sosial bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi menjadi upaya mengalihkan risiko yang dihadapi masyarakat kepada lembaga yang berwenang, seperti BPJS. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah memperoleh perlindungan dan pelayanan ketika menghadapi risiko pekerjaan maupun kebutuhan layanan kesehatan.

Bupati berharap pembahasan Ranperda tersebut dapat segera diselesaikan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, sehingga dapat menjadi dasar hukum pelaksanaan program jaminan sosial yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Boalemo.

"Melalui forum ini saya berharap Perda tentang penyelenggaraan program jaminan sosial dapat segera diterbitkan sebagaimana Perda lainnya, sehingga menjadi landasan hukum bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat Kabupaten Boalemo," tutupnya. (RA)