Capaian tersebut terungkap dalam kegiatan monitoring yang dilakukan Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Moh. Fadjri Arsyad, terhadap kinerja kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, Kamis (23/7/2026). Monitoring menjadi bagian dari evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas pelaksanaan fungsi kehumasan selama periode Januari hingga Juni 2026.

Evaluasi meliputi produktivitas pemberitaan, pengelolaan media sosial, serta kualitas penyampaian informasi kelembagaan kepada publik. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan baik dari sisi kuantitas publikasi maupun aktivitas media sosial di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Moh. Fadjri Arsyad, mengatakan peningkatan tersebut merupakan perkembangan yang patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan bahwa peningkatan jumlah publikasi harus diikuti dengan kualitas informasi yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Dari hasil monitoring Semester I, kami melihat adanya kemajuan dan peningkatan dalam pengelolaan kehumasan, baik dari sisi produksi pemberitaan maupun konten media sosial. Capaian ini harus terus ditingkatkan dengan mengedepankan kualitas, kreativitas, dan nilai edukasi dalam setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat," ujar Fadjri.

Menurutnya, kehumasan Bawaslu memiliki peran strategis dalam membangun keterbukaan informasi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tugas dan fungsi pengawasan Pemilu. Karena itu, setiap informasi yang dipublikasikan harus disajikan secara akurat, menarik, mudah dipahami, dan memiliki nilai edukasi.

Hasil monitoring Semester I akan menjadi bahan evaluasi bagi seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memperkuat kinerja kehumasan pada Semester II Tahun 2026. Bawaslu Provinsi Gorontalo juga mendorong peningkatan inovasi dalam penyajian informasi melalui berbagai platform digital agar jangkauan edukasi pengawasan semakin luas dan kehadiran Bawaslu semakin dirasakan oleh masyarakat.

Dengan penguatan fungsi kehumasan, Bawaslu Provinsi Gorontalo berharap penyebarluasan informasi kelembagaan tidak hanya meningkatkan keterbukaan publik, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendukung pengawasan Pemilu yang demokratis dan berintegritas.