RRI.CO.ID, Gorontalo - Pemerintah Boalemo memastikan seluruh anak yang berhak mengikuti program Sekolah Rakyat tetap dapat mengakses pendidikan meski terkendala administrasi kependudukan. Melalui kolaborasi lintas instansi, proses pengurusan dokumen dilakukan oleh tim pendamping sehingga tidak membebani masyarakat.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo, Sofianti Talibo, mengatakan pihaknya masih menemukan sejumlah anak yang belum pernah bersekolah atau belum memiliki dokumen kependudukan. Meski demikian, apabila anak tersebut masuk dalam kategori penerima manfaat berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pemerintah akan memfasilitasi seluruh proses administrasinya.

“Ketika kami temukan ada anak-anak yang tidak masuk karena basis data ini kan harus DTSEN, masuk di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Sehingga ada anak-anak yang kami temukan belum pernah bersekolah ataupun yang tidak memiliki dokumen kependudukan, tapi mereka merupakan anak-anak yang berhak dan berada pada Desil 1 dan 2, itu kami uruskan. Ada beberapa yang seperti itu,” ujar Sofianti.

Ia menjelaskan, pengurusan dokumen tidak dibebankan kepada orang tua. Tim pendamping akan berkoordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, hingga organisasi perangkat daerah yang berwenang untuk menyelesaikan seluruh kebutuhan administrasi calon peserta didik.

“Itu bukan orang tua yang mengurus, tapi teman-teman pendamping berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan, kemudian berkoordinasi dengan OPD yang membidangi itu. Tidak membebani masyarakat untuk melakukan pengurusan, tapi kami yang sebagai PIC dan juga sebagai tim kolaborasi daripada penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini yang langsung membantu,” tambahnya.

Melalui mekanisme tersebut, pemerintah berharap seluruh anak dari keluarga yang masuk kategori Desil 1 dan Desil 2 dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan melalui program Sekolah Rakyat tanpa terhambat persoalan administrasi.