DPRD Gorontalo Utara Kawal Kebijakan Pusat agar Berpihak pada Masyarakat

RRI.CO.ID, Gorontalo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara terus berupaya mengawal kebijakan pemerintah pusat agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni dengan memberikan pemahaman serta literasi kepada publik terkait berbagai kebijakan yang diterapkan.

Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Hamzah Sidik Djibran, mengatakan bahwa pihaknya memiliki peran penting dalam menjembatani informasi antara pemerintah pusat dan masyarakat di daerah. Hal ini dinilai penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menyikapi kebijakan yang ada.

“Sebagai anggota DPRD, untuk kebijakan pemerintah pusat tentu kita memberikan pemahaman atau literatur kepada publik. Tugas kita menyampaikan bahwa beberapa kebijakan pemerintah ini untuk melindungi masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, DPRD di daerah tidak memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan pusat. Namun, memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut kepada masyarakat, terutama yang dinilai berpihak pada kepentingan publik.

“Kita anggota DPRD tidak mempunyai kewenangan karena ini kebijakan pusat. Jadi kita di daerah menyampaikan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, dan kita harapkan dukungan juga dari masyarakat supaya terjadi stabilitas,” tambahnya.

Selain itu, DPRD juga berperan dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait kebijakan pemerintah pusat yang berdampak langsung pada kehidupan di daerah. Aspirasi tersebut nantinya menjadi bahan masukan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.

Hamzah menegaskan, tugas utama DPRD Kabupaten Gorontalo Utara adalah memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus menjadi wadah penyalur aspirasi. Dengan demikian, implementasi kebijakan di daerah dapat berjalan efektif serta tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.