RRI.CO.ID, Gorontalo – Dalam upaya meningkatkan capaian target Pendidikan Kependudukan, khususnya Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo menggelar Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan yang dirangkaikan dengan orientasi penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau modul ajar terintegrasi materi kependudukan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo, Rabu (15/4/2026), dan diikuti kepala sekolah, guru jenjang dasar dan menengah, serta Penyuluh KB.

Acara dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo, Effendy Korompot, S.H., M.Si. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya penguatan pendidikan kependudukan sejak dini melalui satuan pendidikan.

“Sekolah Siaga Kependudukan menjadi salah satu strategi penting dalam membangun pemahaman generasi muda terkait isu kependudukan, keluarga, dan perencanaan masa depan. Melalui integrasi dalam pembelajaran, nilai-nilai ini dapat tertanam sejak dini,” ujarnya.

Materi kegiatan diawali dengan paparan kebijakan dan mekanisme penerapan Sekolah Siaga Kependudukan pada satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah. Selain itu, peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai pelaporan pelaksanaan SSK melalui aplikasi Simonev Penduk yang disampaikan oleh Miptah Abdurrojak Romli, S.Sos dari Direktorat Pengelolaan Kerjasama Pendidikan Kependudukan.

Dalam pemaparannya, Miptah menekankan pentingnya konsistensi implementasi dan pelaporan program sebagai bagian dari evaluasi berkelanjutan.

“SSK bukan hanya program, tetapi gerakan bersama yang membutuhkan komitmen sekolah dalam implementasi dan pelaporan yang terukur,” jelasnya.

Selanjutnya, peserta menerima materi teknis penyusunan RPP atau modul ajar terintegrasi kependudukan yang dibawakan oleh Meli Setya Ningsih Safii, M.Pd, fasilitator dari SMPN 1 Telaga, Kabupaten Gorontalo.

Ia memberikan panduan praktis kepada para guru dalam mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada.

“Integrasi ini tidak harus menjadi beban tambahan, tetapi dapat disisipkan secara kontekstual dalam materi pembelajaran yang sudah ada,” tuturnya.

Sambutan penutup disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, Abd. Waris,. Ia mengapresiasi sinergi antara BKKBN dan dunia pendidikan dalam mendorong peningkatan kualitas pembelajaran melalui program SSK.

“Integrasi materi kependudukan dalam pembelajaran merupakan langkah strategis untuk membekali siswa dengan pemahaman yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan mereka,” ungkapnya.

Antusiasme peserta terlihat dari aktifnya diskusi dan partisipasi selama kegiatan berlangsung. Melalui sosialisasi ini, diharapkan implementasi Sekolah Siaga Kependudukan di Provinsi Gorontalo semakin optimal dalam mendukung pembentukan generasi yang berwawasan kependudukan dan berdaya saing.