RRI.CO.ID, Gorontalo - Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Hj. Espin Tulie, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2027, yang dilaksanakan pada Selasa 14 April 2026.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Gorontalo, Sekretaris Daerah, perwakilan Inspektur Utama Kementerian, Kepala BPSDM Dalam Negeri RI, para bupati dan wali kota se-Provinsi Gorontalo yang diwakili sekretaris daerah, kepala OPD, kepala BPN se-Provinsi Gorontalo, pimpinan perbankan, Wakil Ketua DPRD, serta Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo.

Dalam forum itu ditegaskan bahwa arah pembangunan daerah telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026 yang telah dirumuskan dan disepakati bersama. Perencanaan tahun 2027 merupakan kelanjutan dari kebijakan strategis yang telah disusun sebelumnya.

Hj. Espin Tulie menyoroti kondisi ekonomi masyarakat, khususnya kenaikan harga kebutuhan pokok yang dinilai perlu menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Menurutnya, dinamika global saat ini memiliki dampak signifikan terhadap daerah, sehingga kondisi di tingkat internasional turut memengaruhi perekonomian masyarakat di Gorontalo.

“Fenomena global yang terjadi saat ini memberikan dampak langsung terhadap daerah. Ini harus menjadi perhatian dalam menyusun perencanaan pembangunan tahun 2027,” ujarnya.

Dari aspek nasional, ia menambahkan bahwa pemerintah tengah menerapkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara melalui efisiensi anggaran serta penajaman program dan kegiatan pembangunan agar lebih tepat sasaran.

Ia juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2025 menunjukkan tren positif dengan tingkat kemiskinan yang menurun, yang mengindikasikan hasil pembangunan mulai dirasakan lebih merata oleh masyarakat.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya penguatan program berbasis ekosistem ekonomi, salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut dinilai memiliki dampak luas karena tidak hanya menyasar penerima manfaat secara langsung, tetapi juga membuka peluang ekonomi di sektor pendukung.

“Jika program MBG berjalan sesuai perencanaan, maka akan menciptakan ekosistem ekonomi yang luas, mulai dari penyedia ayam, telur, sayur-mayur hingga buah-buahan. Ini harus dimaksimalkan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mendorong percepatan kontribusi anggaran dari pemerintah pusat ke daerah, khususnya bagi Provinsi Gorontalo, guna menjamin keberlangsungan pembangunan dan investasi.

Menurutnya, pembiayaan pembangunan daerah masih sangat bergantung pada sinergi antara APBD, APBN, serta dukungan investor, sehingga kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Musrenbang RKPD 2027 ini diharapkan mampu menghasilkan perencanaan yang adaptif terhadap dinamika global, memperkuat arah pembangunan daerah, serta memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.