RRI.CO.ID, Gorontalo - Gustam Ismail, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, menyoroti sejumlah persoalan strategis terkait layanan sosial dan kesehatan dalam rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin 23 Februari 2026.

Rapat yang digelar Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo ini melibatkan mitra kerja antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka evaluasi pelaksanaan program sosial dan pelayanan publik.

Dalam kesempatan tersebut, Gustam menekankan perlunya pembenahan terhadap validitas data kemiskinan yang selama ini menjadi dasar pemberian bantuan sosial. Ia menyebutkan terdapat temuan ketidaksinkronan data penerima bantuan antara data dari BPJS, Dinas Sosial, serta instansi lain, yang dikhawatirkan dapat menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran.

Selain itu, Gustam juga mempertanyakan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor kesehatan dari Rp32 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp22 miliar pada tahun berjalan. Ia meminta penjelasan dari dinas terkait apakah penurunan itu merupakan kebijakan yang tepat berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan di masyarakat.

“Penjelasan dari dinas diperlukan agar DPRD dapat menampung aspirasi masyarakat dan memastikan kebijakan anggaran sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan di lapangan,” tegas Gustam

Rapat kerja tersebut juga membahas pengadaan tenaga dokter spesialis, terutama di Kabupaten Gorontalo Utara. Gustam mengungkapkan bahwa kemampuan anggaran di daerah tersebut belum memadai untuk pengadaan dokter spesialis tahun ini. Ia berharap Pemerintah Provinsi Gorontalo tetap mengalokasikan anggaran untuk pengadaan tenaga medis spesialis sebagaimana tahun sebelumnya, mengingat kebutuhan tenaga ahli kesehatan sangat penting untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Gustam menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja OPD, sekaligus mendorong perbaikan sistem pendataan, transparansi anggaran, serta kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.