RRI.CO.ID, Gorontalo – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo menerima kunjungan koordinasi dari DPRD Kabupaten Boalemo terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah sebagai bagian dari upaya penyempurnaan substansi regulasi sebelum memasuki tahapan pembahasan lanjutan.

Kegiatan ini diterima langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Ramlan Harun, selaku Pelaksana Harian Kepala Kantor Wilayah, didampingi para Perancang Peraturan Perundang-undangan. Dalam arahannya, Ramlan menekankan bahwa penyusunan Ranperda harus menjadikan nilai-nilai moral Pancasila sebagai landasan fundamental ideologi negara.

“Regulasi yang dibentuk harus berpedoman pada asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Selain itu, penyusunannya harus dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan perdebatan dalam pembahasan bersama pihak eksekutif,” tegasnya.

Salah satu isu penting yang menjadi perhatian dalam koordinasi tersebut adalah kewenangan penyusunan kurikulum. Hal ini dinilai perlu diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Sementara itu, Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo menjelaskan bahwa Ranperda dimaksud sebelumnya telah melalui tahapan harmonisasi. Berbagai masukan dan penyempurnaan substansi telah diberikan guna memastikan kesesuaian norma, sistematika, serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Melalui koordinasi ini, diharapkan pembahasan lanjutan Ranperda tetap mengacu pada hasil harmonisasi yang telah dilakukan. Dengan demikian, produk hukum daerah yang dihasilkan dapat tersusun secara komprehensif, sistematis, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.