RRI.CO.ID, Gorontalo - Pemerintah Kabupaten Gorontalo mulai menjalani rangkaian pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Proses tersebut diawali dengan Entry Meeting yang dilaksanakan secara virtual bersama Ditjen Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK, Kamis 12 Februari 2026. Tahapan ini menjadi langkah awal dalam agenda audit rutin terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Supaya proses pemeriksaan ini berjalan lancar, Bupati Gorontalo Sofyan Puhi, menginstruksikan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar proaktif dan mendukung penuh proses pemeriksaan. Ia meminta setiap OPD mengedepankan prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam penyajian data dan dokumen pendukung. Menurutnya, pemeriksaan ini merupakan momentum strategis untuk mengevaluasi integritas pengelolaan anggaran daerah.

“Pemeriksaan BPK tahun ini sudah berjalan. Apa pun rekomendasi yang nantinya disampaikan akan menjadi pijakan bagi kami untuk terus melakukan perbaikan. Kita benahi internal secara menyeluruh,” tegas Sofyan Puhi.

Bupati juga menekankan agar temuan pada tahun-tahun sebelumnya dijadikan pelajaran untuk segera diperbaiki dan ditindaklanjuti secara konkret. Ia tidak ingin terjadi pengulangan kesalahan administratif maupun teknis yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Komitmen tersebut, kata dia, menjadi bagian dari upaya menjaga kredibilitas pemerintah daerah.

“Setiap saran dari BPK akan ditindaklanjuti dengan serius demi tata kelola keuangan daerah yang semakin kredibel dan berintegritas,” tambahnya.

Melalui sinergi bersama tim pemeriksa BPK, Pemkab Gorontalo menargetkan penguatan sistem pengawasan internal yang lebih optimal. Pemerintah daerah juga berkomitmen meningkatkan disiplin administrasi di seluruh perangkat daerah. Langkah ini diharapkan mampu mewujudkan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).