RRI.CO.ID, Gorontalo - Pemerintah Kabupaten Gorontalo menggelar Rapat Rekonsiliasi Data Peserta dan Iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Jumat 6 Februari 2026. Berlangsung di Hantaleya Café, Rapat tersebut dihadiri Kepala Dinas Sosial beserta jajaran, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Keuangan, serta sejumlah pihak terkait lainnya. Pertemuan ini juga melibatkan unsur pengelola program Jaminan Kesehatan Nasional di daerah. 

Rapat tersebut difokuskan pada sinkronisasi dan validasi data peserta BPJS Kesehatan yang menjadi tanggungan pemerintah daerah. Pasalnya, saat ini terdapat lebih dari 30 ribu peserta yang kepesertaannya sementara dinonaktifkan dan diambil aliih pembiayaanya oleh pemerintah pusat. Karena itu, rapat ini menjadi sangat penting untuk memastikan perlindungan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. 

Berdasarkan data pemerintah, sekitar 19 ribu peserta mengalami penonaktifan. Peserta tersebut sedang dalam proses penyesuaian dan perbaikan data oleh perangkat daerah terkait. Selain itu, sekitar 12 ribu lebih peserta yang sebelumnya ditanggung pemerintah daerah telah diambil alih pembiayaannya oleh Pemerintah Pusat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur mengatakan, kondisi ini memberikan ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan pembiayaan kepada peserta lain yang lebih membutuhkan. Sugondo menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh mendukung keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional. Proses perbaikan dan sinkronisasi data oleh Dinas Sosial dilakukan agar seluruh masyarakat kembali tercover secara normal tanpa hambatan layanan.

“Pemerintah daerah pada dasarnya sangat mendukung keberlangsungan jaminan kesehatan ini. Tidak boleh ada warga yang terkendala layanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi. Data harus akurat agar semua kembali terjamin,” tegas Sugondo.

Untuk mewujudkan cakupan kesehatan semesta, sinergi antar-OPD terus diperkuat dengan fokus pada validasi data peserta agar tepat sasaran. Pemerintah daerah juga memastikan akses layanan di fasilitas kesehatan berjalan tanpa kendala. Melalui rekonsiliasi ini, diharapkan dukungan anggaran dan administrasi BPJS Kesehatan semakin tertib dan berkelanjutan.