RRI.CO.ID, Gorontalo – DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan dukungannya terhadap percepatan pencapaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) setelah menerima audiensi dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo di ruang kerja Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa 4 Juli 2026.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo, Sanco Simanullang, mengatakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan kebutuhan strategis untuk memberikan kepastian perlindungan bagi pekerja dan keluarganya saat menghadapi risiko kerja maupun risiko sosial ekonomi.

Menurut Sanco, Provinsi Gorontalo memiliki sekitar 555 ribu pekerja yang perlu mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Hingga saat ini, baru sekitar 270 ribu pekerja atau sekitar separuh yang telah menjadi peserta, sehingga masih terdapat sekitar 285 ribu pekerja yang belum terlindungi.

Untuk mempercepat pencapaian Universal Coverage Jamsostek, BPJS Ketenagakerjaan mengusulkan penambahan 50 ribu peserta baru melalui APBD Perubahan Tahun 2026. Salah satu usulan strategis ialah alokasi anggaran sebesar Rp10 miliar untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja rentan, terutama pekerja informal dan sektor usaha kecil.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) UCJ di DPRD Provinsi Gorontalo, integrasi program UCJ dalam RKPD Tahun 2027, pelaksanaan monitoring rutin terhadap OPD dan pemerintah kabupaten/kota, serta penguatan kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerjanya ke program jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Jaminan sosial ketenagakerjaan adalah investasi sosial bagi daerah. Ketika pekerja terlindungi, maka keluarga lebih aman, produktivitas meningkat, dan perekonomian daerah semakin kuat,” ujar Sanco.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus M. Thomas Mopili, menyambut positif usulan tersebut. Ia mengaku memperoleh banyak informasi mengenai manfaat program BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai sangat penting bagi masyarakat pekerja.

Menurut Idrus, DPRD bersama Komisi IV siap mendorong Pemerintah Provinsi Gorontalo memperluas cakupan kepesertaan sekaligus mendukung peningkatan anggaran untuk perlindungan pekerja pada masa mendatang.

“Kami berharap pemerintah daerah bersama DPRD dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar agar semakin banyak pekerja di Provinsi Gorontalo yang terlindungi. Manfaat program ini sangat besar, termasuk adanya jaminan hari tua dan berbagai perlindungan lainnya,” katanya.

Ia juga meminta BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar semakin banyak pekerja memahami pentingnya menjadi peserta. Menurutnya, dengan iuran yang relatif terjangkau, masyarakat dapat memperoleh manfaat besar, termasuk santunan ketika terjadi kecelakaan kerja maupun musibah kematian yang dapat membantu menjaga ketahanan ekonomi keluarga.

Audiensi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa, Wakil Ketua II Laode Haimudin, serta anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo. Dukungan DPRD diharapkan dapat mempercepat tercapainya target perlindungan bagi seluruh pekerja di Provinsi Gorontalo melalui program Universal Coverage Jamsostek.