RRI.CO.ID, Gorontalo - Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo menggelar pertemuan percepatan penurunan stunting pada 22 hingga 23 April 2026 di Grand Q Hotel. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat upaya penanganan stunting di daerah.

Kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Gorontalo, Anang Otoluwa, mengatakan salah satu strategi utama yang saat ini digalakkan adalah penguatan posyandu berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Menurutnya, pendekatan ini merupakan bentuk konvergensi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang difokuskan hingga tingkat desa melalui posyandu.

“Permasalahan stunting tidak hanya soal kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan sanitasi, ketersediaan pangan, hingga faktor sosial lainnya. Karena itu, semua OPD terlibat sesuai tugasnya,” ujarnya ketika diwawancarai, Rabu 22 April 2026.

Ia menjelaskan, Dinas Pekerjaan Umum menangani akses air bersih dan sanitasi, Dinas Sosial membantu keluarga kurang mampu, sementara instansi lain seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak turut berperan dalam pencegahan pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga.

Fokus intervensi diarahkan pada keluarga berisiko stunting, khususnya dalam periode seribu hari pertama kehidupan, yakni ibu hamil dan ibu menyusui.

Anang mengungkapkan, angka stunting di Gorontalo saat ini masih berada di kisaran 23,8 persen, sehingga membutuhkan kerja sama semua pihak untuk menurunkannya.

“Kami mengundang seluruh stakeholder, termasuk media, PKK, dunia usaha, hingga lembaga seperti BAZNAS agar berkontribusi sesuai peran masing-masing,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, turut dihadirkan narasumber dari pusat, di antaranya pakar gizi Abdurrajak Taha, guna memberikan evaluasi serta rekomendasi penguatan program penanganan stunting di Gorontalo.

Melalui pertemuan ini, diharapkan sinergi lintas sektor dapat semakin optimal sehingga penurunan angka stunting di Gorontalo dapat tercapai secara signifikan.