KBRN, Gorontalo – Pemerintah Indonesia tengah menggulirkan wacana untuk membatasi penggunaan media sosial (medsos) bagi anak-anak. Langkah ini bertujuan untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif penggunaan medsos yang berlebihan, seperti kecanduan, penurunan prestasi akademik, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia.
Sejumlah orang tua di Gorontalo memberikan tanggapan positif terhadap rencana tersebut. Mereka menilai langkah pemerintah ini merupakan upaya penting untuk menjaga kesehatan mental dan perkembangan anak-anak.
Laila Amir, seorang ibu dua anak di Kota Gorontalo, mengungkapkan bahwa penggunaan media sosial pada anak-anak sering kali sulit dikontrol.
“Kadang saya khawatir anak-anak terlalu lama bermain ponsel. Kalau ada pembatasan dari pemerintah, saya rasa itu bagus, asalkan tetap ada pengawasan orang tua,” ujarnya.
Namun, tidak sedikit orang tua yang menyatakan kekhawatiran terkait implementasi kebijakan ini. Yusuf Harun, warga Kabupaten Bone Bolango, menyoroti perlunya edukasi yang lebih luas kepada orang tua dan anak-anak tentang penggunaan media sosial.
“Jangan hanya membatasi. Pemerintah juga harus memberikan panduan bagaimana penggunaan media sosial yang sehat,” katanya.
Beberapa orang tua juga menilai bahwa kebijakan ini perlu dilengkapi dengan solusi alternatif, seperti menyediakan platform belajar digital atau program edukasi berbasis teknologi yang menarik. Aminah Saleh, seorang guru di Kecamatan Limboto, menekankan bahwa media sosial sebenarnya dapat menjadi alat edukasi jika digunakan dengan bijak.
“Jangan hanya dilihat sisi negatifnya. Anak-anak sekarang kan banyak belajar melalui platform seperti YouTube atau Instagram. Kalau dibatasi, pemerintah juga harus memastikan akses ke konten edukasi tetap mudah diakses,” jelasnya.
Rencana pembatasan penggunaan media sosial ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat, terutama bagi anak-anak. Salah satu langkah konkret yang tengah dipertimbangkan adalah pemberlakuan jam penggunaan media sosial yang dibatasi untuk anak-anak di bawah usia tertentu, serta pengawasan terhadap konten yang dapat diakses.
Meski begitu, sejumlah orang tua berharap pemerintah juga melibatkan mereka dalam penyusunan kebijakan ini. Mereka menyarankan adanya diskusi publik dan sosialisasi lebih lanjut terkait rencana tersebut agar kebijakan ini tidak menjadi kontra-produktif.
"Pemerintah dan orang tua harus berjalan seiring," tutup Laila Amir. “Kalau kebijakan ini diberlakukan tanpa persiapan yang matang, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kebingungan, baik di kalangan anak-anak maupun orang tua.”(ymp)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....