Pengelola Kawasan Konservasi di Gorontalo Dilatih Pantau Terumbu Karang dan Ikan

RRI.CO.ID, Gorontalo - Pengelola kawasan konservasi dari sejumlah provinsi mengikuti pelatihan teknis penyelaman dan pemantauan ekosistem perairan di Gorontalo.

Pelatihan yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini mencakup praktik menyelam hingga monitoring terumbu karang dan ikan yang terancam punah atau dilindungi.

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Teknis Pengelola Kawasan Konservasi berlangsung pada 27 September hingga 2 Oktober 2026.

Lokasi kegiatan terbagi antara FOX Hotel Gorontalo dan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Teluk Gorontalo.

Peserta berasal dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Bali, dan Kalimantan Barat. Kegiatan ini juga melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo serta unsur KKP.

Tenaga Ahli Menteri KKP, Ade Renaldi Satari, mengatakan pelatihan tersebut ditujukan untuk memperkuat kemampuan teknis pengelola kawasan konservasi, terutama dalam penyelaman dan pemantauan ekosistem perairan.

"Peningkatan kapasitas diarahkan pada penguatan kompetensi teknis penyelaman secara berjenjang, serta kemampuan monitoring terumbu karang dan jenis ikan yang terancam punah atau dilindungi," ujar Ade kepada Tribun Gorontalo, Kamis, 1 Oktober 2026.

Pelatihan tidak hanya berlangsung di ruang kelas. Peserta juga mempelajari penggunaan dan perawatan peralatan selam, dasar-dasar penyelaman, kebijakan pengelolaan kawasan konservasi, serta teknik pemantauan terumbu karang.

Setelah menerima materi, peserta menjalani praktik menggunakan peralatan selam di kolam dan latihan di perairan terbuka Teluk Gorontalo. Materi praktik meliputi navigasi bawah air, penyelaman kedalaman, dan orientasi arus.

Kepala DKP Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, mengatakan kemampuan teknis pengelola menjadi salah satu kebutuhan dalam menjaga kawasan konservasi.

Menurutnya, pengelolaan kawasan juga harus didukung data dan pemantauan yang dilakukan secara berkelanjutan.

"Peningkatan kapasitas teknis bukan sekadar kegiatan pelatihan, tetapi merupakan investasi untuk membangun pengelolaan kawasan konservasi yang profesional, aman, berbasis ilmu pengetahuan, berbasis data dan berkelanjutan," kata Aryanto.

Ia menjelaskan, KKPD Teluk Gorontalo memiliki fungsi ekologis sekaligus berkaitan dengan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat pesisir.

Karena itu, upaya konservasi perlu berjalan beriringan dengan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

"Konservasi tidak berarti menutup ruang pemanfaatan. Sebaliknya, konservasi harus menjadi dasar agar pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dapat berlangsung dalam jangka panjang," jelasnya.

Ketua Tim Kerja Pengelolaan Efektif Direktorat Konservasi Ekosistem KKP RI, Herri Binarasa Putra, mengatakan keterampilan yang diberikan dalam pelatihan diharapkan dapat mendukung berbagai kegiatan pengelolaan kawasan.

Di antaranya survei ilmiah, rehabilitasi, pemantauan ekosistem, dan pengawasan kawasan konservasi.

Aryanto menambahkan, hasil pemantauan perlu menjadi dasar dalam menentukan kebijakan pengelolaan kawasan. Proses tersebut, menurutnya, juga perlu melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat pesisir.

"Konservasi tidak hanya berbicara tentang menjaga terumbu karang, mangrove, lamun dan ikan, tetapi juga tentang menjaga sumber penghidupan masyarakat pesisir," tegas Aryanto.

Ia menekankan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai bagian utama dalam upaya konservasi.

"Kita ingin membangun paradigma bahwa masyarakat adalah pelaku utama konservasi, bukan hanya penerima manfaat," lanjutnya.

Aryanto mengatakan penguatan konservasi juga sejalan dengan arah pembangunan agro maritim Provinsi Gorontalo.

Pembangunan tersebut, menurutnya, perlu terintegrasi dari produksi, pengolahan, pemasaran, konservasi, hingga pemberdayaan masyarakat.

Melalui pelatihan ini, KKP dan pemerintah daerah berharap kompetensi pengelola kawasan konservasi semakin meningkat sehingga pemantauan ekosistem, pengawasan, dan pengelolaan sumber daya laut dapat dilakukan secara lebih profesional dan berbasis data. (mcgorontaloprov/ppid)