DPRD dan BMKG Bahas Kekeringan, Karhutla, Krisis Air dan Gempa

RRI.CO.ID, Goorntalo - Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke BMKG Gorontalo untuk memperoleh informasi terkini terkait kondisi iklim, cuaca, kekeringan, potensi kebakaran hutan dan lahan, serta ancaman gempa bumi dan tsunami di wilayah Gorontalo.

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, bersama jajaran anggota Komisi I.

Dalam pertemuan tersebut, pihak BMKG memaparkan kondisi iklim dan cuaca Gorontalo, termasuk perkembangan musim kemarau, prediksi awal musim hujan, potensi kekeringan meteorologis, ancaman karhutla, kondisi cuaca laut, hingga dinamika kegempaan dan potensi tsunami.

BMKG menjelaskan bahwa Gorontalo saat ini masih berada dalam periode musim kemarau. Puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September, sementara fenomena El Nino diprediksi masih aktif hingga awal 2027.

Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Hampir seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo juga saat ini berada dalam status siaga kekeringan meteorologis.

BMKG memprakirakan musim hujan mulai memasuki wilayah Gorontalo secara bertahap pada pertengahan November 2026. Sementara rilis resmi mengenai awal musim hujan akan disampaikan BMKG pada September mendatang.

Pada Agustus hingga September, peluang hujan masih sangat minim. Memasuki Oktober, potensi hujan mulai muncul, khususnya di sejumlah wilayah seperti Bone Bolango bagian utara dan Pohuwato bagian utara.

Memasuki November, peluang hujan diperkirakan mulai meningkat dan lebih merata di hampir seluruh wilayah Gorontalo. Adapun puncak musim hujan diproyeksikan terjadi pada Desember hingga Januari.

BMKG juga mengingatkan potensi bencana hidrometeorologi yang perlu diantisipasi ketika musim hujan tiba, terutama banjir dan tanah longsor di wilayah rawan serta kawasan bantaran sungai.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, menyampaikan apresiasi kepada BMKG atas penerimaan kunjungan kerja tersebut.

Menurut Fadli, kunjungan ini penting untuk memahami lebih mendalam tugas dan fungsi BMKG, khususnya dalam tiga bidang utama, yakni iklim, cuaca, dan geofisika atau kegempaan.

Fadli menyoroti potensi kemarau panjang yang dapat memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, terutama meningkatnya risiko kekeringan dan kebakaran lahan.

“Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana mengantisipasi dampak musim kemarau yang panjang. Banyak lahan dalam kondisi kering, termasuk perkebunan jagung yang mengalami gagal panen, sehingga sangat mudah menjadi pemicu kebakaran,” ujarnya, Rabu, 26 Agustus 2026.

Ia juga mengingatkan bahwa kebakaran lahan tidak hanya dapat disebabkan faktor alam, tetapi juga aktivitas manusia. Dalam kondisi tertentu, arah angin bahkan dapat dimanfaatkan oleh oknum ketika melakukan pembakaran lahan dan berpotensi menimbulkan konflik antar pemilik lahan.

Karena itu, Fadli Poha menilai perlu dilakukan sosialisasi secara masif mengenai bahaya dan konsekuensi hukum pembakaran lahan secara sengaja.

“Ini juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat karena ada ancaman pidana bagi mereka yang sengaja melakukan pembakaran lahan,” tegasnya.

Sekretaris Komisi I, Umar Karim, turut menyoroti perubahan pola cuaca yang dirasakan masyarakat.

Menurutnya, terjadi pergeseran pola iklim yang membuat prediksi cuaca berdasarkan kearifan lokal dan pengalaman masyarakat selama ini mulai sulit dijadikan patokan. Ia meminta BMKG menjelaskan aspek ilmiah yang menyebabkan terjadinya perubahan tersebut.

Umar Karim juga meminta pemerintah mempersiapkan kebijakan penanganan kekeringan, khususnya apabila puncak kemarau berlangsung hingga Oktober atau November.

Ia mengusulkan agar pemanfaatan anggaran tidak terduga untuk kebencanaan maupun distribusi bantuan pangan dapat dipersiapkan secara tepat waktu, sehingga bantuan tidak habis sebelum memasuki puncak kekeringan.

Selain itu, ia mempertanyakan kemungkinan penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau hujan buatan di Gorontalo, termasuk kebutuhan anggaran dan luas cakupan wilayah yang dapat memperoleh manfaat dari teknologi tersebut.

Tidak kalah penting, Umar menyoroti aspek mitigasi gempa bumi. Mengingat Gorontalo memiliki sejarah gempa besar dan sejumlah zona sesar aktif, ia mendorong pemerintah daerah mempertimbangkan regulasi maupun standar pembangunan yang memperhatikan ketahanan bangunan terhadap gempa.

Menurutnya, pembangunan rumah, gedung pemerintah maupun fasilitas publik harus menyesuaikan kondisi geologis dan tingkat kerawanan gempa di masing-masing wilayah.

Sementara itu, Anggota Komisi I Femi Udoki menyoroti kondisi perairan Gorontalo yang dipengaruhi musim angin timur.

Ia meminta informasi mengenai kondisi gelombang laut dan kecepatan angin dapat terus disampaikan secara mudah kepada masyarakat, khususnya nelayan dan pengguna kapal kecil.

BMKG menjelaskan bahwa pada musim timuran, peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang dapat terjadi di sejumlah wilayah perairan. Untuk itu, BMKG menyediakan informasi cuaca maritim harian yang mencakup tinggi gelombang, kecepatan angin, serta wilayah perairan yang berisiko.

Femi juga mengangkat persoalan krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah Bone Bolango.

Untuk jangka pendek, penyaluran air menggunakan tangki menjadi salah satu solusi darurat. Namun untuk jangka panjang, diperlukan penambahan armada, penyediaan tandon atau tangki penampungan umum, serta pemetaan sumber air tanah dan kemungkinan pembangunan sumur bor baru di wilayah yang mengalami kekeringan berulang.

Dalam kesempatan tersebut juga dibahas pentingnya memperluas akses masyarakat terhadap informasi resmi BMKG. Masyarakat dapat memperoleh informasi melalui aplikasi InfoBMKG, website resmi BMKG, media sosial resmi BMKG, maupun layanan permintaan data resmi untuk kebutuhan administrasi dan pembuktian kejadian cuaca.

Anggota Komisi I Yeyen Sidiki turut menyampaikan aspirasi masyarakat, khususnya dari daerah pemilihan Bone Bolango.

Ia mengatakan bahwa persoalan krisis air bersih menjadi salah satu keluhan yang cukup sering disampaikan masyarakat di wilayah pesisir dan daerah yang terdampak kekeringan.

Yeyen meminta BMKG memberikan data yang lebih terukur mengenai durasi kemarau, termasuk pemetaan wilayah yang mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) dalam kategori tinggi.

Menurutnya, informasi tersebut sangat penting karena kekeringan tidak hanya berdampak terhadap kebutuhan air masyarakat, tetapi juga sektor pertanian.

“Banyak petani yang mengeluhkan ancaman gagal panen karena keterbatasan air,” menjadi salah satu perhatian yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.

Yeyen Sidiki juga meminta langkah preventif terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan tetap diperkuat meskipun berdasarkan pemantauan terkini belum terdapat titik api yang signifikan.

Ia mendorong BMKG untuk semakin memasifkan sosialisasi informasi cuaca berbasis data ilmiah kepada masyarakat. DPRD, kata dia, siap membantu menyebarluaskan informasi resmi tersebut kepada konstituen.

Dalam pemaparannya, BMKG menyebut kondisi kemarau, suhu udara yang relatif tinggi, serta angin kencang dapat meningkatkan risiko kebakaran lahan.

Rata-rata suhu maksimum normal pada Agustus berada di sekitar 34,1 derajat Celsius, sementara suhu ekstrem di lapangan dapat mencapai 35 hingga 36 derajat Celsius.

Kecepatan angin juga sempat mencapai 10,8 meter per detik pada Juli, lebih tinggi dari kondisi normal sekitar 6–8 meter per detik.

Kondisi tersebut menjadi faktor yang perlu diwaspadai karena lahan kering dan vegetasi yang mudah terbakar dapat mempercepat penyebaran api.

Meski demikian, berdasarkan pemantauan satelit Himawari terbaru, BMKG menyampaikan belum terdapat titik api yang terkonfirmasi di Gorontalo. Koordinasi dengan BPBD, TRC, dan relawan di lapangan juga belum menemukan kejadian kebakaran.

Selain cuaca dan iklim, BMKG turut memaparkan kondisi kegempaan di Gorontalo.

Indonesia berada di kawasan tektonik aktif yang dipengaruhi beberapa lempeng besar. Berdasarkan kajian Pusat Gempa Nasional, Indonesia memiliki sejumlah zona megathrust dan ratusan lokasi sesar aktif.

Khusus Pulau Sulawesi, terdapat sejumlah segmen sesar aktif, termasuk yang berada di wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Gorontalo juga berhadapan dengan zona Megathrust Laut Sulawesi di bagian utara.

Data BMKG menunjukkan bahwa pada Januari hingga Juli 2026 tercatat 1.774 kejadian gempa di Gorontalo dan sekitarnya, dengan 18 kejadian bermagnitudo 5,0 atau lebih dan 16 kejadian dirasakan oleh masyarakat.

BMKG juga memaparkan sejumlah catatan sejarah gempa merusak di kawasan Gorontalo serta potensi tsunami yang perlu menjadi perhatian. Kondisi tersebut memperkuat pentingnya edukasi, mitigasi, kesiapsiagaan masyarakat, serta penerapan standar bangunan tahan gempa.

Kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara DPRD, BMKG, pemerintah daerah, BPBD, dan instansi terkait.

Informasi BMKG dinilai tidak cukup hanya menjadi data peringatan dini, tetapi harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan langkah nyata di lapangan.

Mulai dari penanganan kekeringan dan krisis air bersih, perlindungan sektor pertanian, pencegahan karhutla, kesiapan menghadapi banjir dan longsor, keselamatan pelayaran, hingga mitigasi gempa dan tsunami.

Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk mendorong agar informasi ilmiah dari BMKG menjadi salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah, sekaligus membantu memperluas edukasi kebencanaan kepada masyarakat.

Dengan sinergi tersebut, diharapkan Gorontalo dapat memiliki sistem kesiapsiagaan yang semakin kuat dalam menghadapi perubahan iklim maupun berbagai potensi bencana yang mengancam masyarakat. (mcgorontaloprov/ppid)