Perkuat Tata Kelola Keuangan, Delapan ASN Dinsosdukcapil Gorontalo Ikuti Bimtek

RRI.CO.ID, Gorontalo - Upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah terus dilakukan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinsosdukcapil) Provinsi Gorontalo.

Sebanyak Delapan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinsosdukcapil Gorontalo mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlangsung selama dua hari, Rabu-Kamis, 19-20 Agustus 2026, di Hotel Fox Kota Gorontalo. Kegiatan tersebut dibuka langsung Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim.

Delapan ASN yang mengikuti kegiatan ini terdiri atas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran (BP) serta Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).

Kepala Dinsosdukcapil Provinsi Gorontalo, Reflin Buata, mengatakan keikutsertaan jajaran Dinsosdukcapil dalam Bimtek tersebut menjadi bagian dari komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan sangat penting untuk memastikan seluruh proses penatausahaan berjalan tertib, transparan dan akuntabel.

“Keikutsertaan Delapan ASN ini merupakan komitmen Dinsosdukcapil untuk terus memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujar Reflin, Rabu , 19 Agustus 2026.

Sementara itu, PPK Dinsosdukcapil, Hartati Madina, menjelaskan bahwa Bimtek tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur terhadap penatausahaan keuangan daerah.

Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan di setiap OPD, menyamakan persepsi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, serta meningkatkan kualitas, ketepatan dan akuntabilitas pengelolaan APBD.

Hartati menambahkan, pemahaman yang baik terhadap tata kelola keuangan akan membantu aparatur menjalankan tugas sesuai ketentuan sekaligus meminimalkan kesalahan dalam proses administrasi keuangan.

Melalui kegiatan tersebut, Dinsosdukcapil Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan profesionalisme aparatur, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. (mcgorontaloprov/owan)