RRI.CO.ID, Gorontalo – Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil KemenHAM) Sulawesi Tengah Wilayah Kerja Gorontalo terus mengakselerasi transformasi digital dan kualitas layanan publik.

Langkah strategis ini diwujudkan melalui agenda Sosialisasi Optimalisasi Pelayanan Publik di Era Digital yang diselenggarakan, di aula kantor Operasional Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Rabu, 5 Agustus 2026.

Kegiatan ini diikuti seluruh pegawai Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo dan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah KemenHAM Sulawesi Tengah, Mangatas Nadeak, didampingi Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali.

Dalam sambutannya, Mangatas menekankan pentingnya penguatan kapasitas aparatur pasca-penataan struktur baru kementerian."Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi, kapasitas SDM, dan integritas pegawai agar mampu menghadirkan pelayanan publik yang humanis serta memuaskan bagi masyarakat di wilayah Gorontalo," tegas Mangatas.

Inspektur Jenderal (Irjen) KemenHAM Farid Junaedi, hadir langsung untuk memberikan penguatan tugas dan fungsi (Tupoksi). Dalam arahannya, ia menggarisbawahi pentingnya literasi digital serta kepatuhan penuh terhadap kode etik ASN. Farid juga mengingatkan para ASN, khususnya generasi muda, melalui penanganan rekam jejak pelanggaran etika media sosial agar tetap menjaga integritas.

"Sebagai ASN, kita adalah pemersatu bangsa. Pemanfaatan teknologi seperti Kecerdasan Buatan (AI) dan media sosial harus ditujukan untuk mempercepat kerja serta memberikan pelayanan prima yang responsif, transparan, dan akuntabel. Jangan sampai keterbukaan digital membuat kita melupakan etika, moral, dan tanggung jawab sebagai abdi negara," ujar Farid Junaedi.

Untuk mendukung implementasi teknis, sosialisasi ini menghadirkan akademisi sekaligus pakar digital Yogi Damai Syaputra . (Dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten). Yogi membawakan materi bertajuk "Transformasi Mindset ASN Menuju Pelayanan Publik yang Cepat, Transparan, Akuntabel, dan Human-Centered".

Yogi menjelaskan bahwa keberadaan AI bertujuan membantu pola pikir dan analisis manusia bukan untuk menciptakan beban kerja baru atau mengubah ASN menjadi ahli komputer mendadak.

Dalam sesi praktis, peserta diajak bersimulasi langsung menggunakan berbagai platform AI seperti ChatGPT, Claude, Lovable, dan v0.dev dengan menerapkan rumus TAGC (Task, Audience, Goal, Context). Melalui simulasi tersebut, para pegawai mampu merancang draf instrumen pengawasan hingga membuat prototipe aplikasi sistem pelayanan publik (System Dashboard) secara mandiri dalam hitungan menit.

Di samping itu, Yogi mengingatkan ASN agar menghindari perilaku flexing di media sosial serta mewaspadai bahaya halusinasi data maupun bias informasi yang dapat memicu blunder komunikasi publik.

Melengkapi aspek teknologi, Randi Saputra (Dosen IAIN Pontianak) memaparkan materi mengenai komunikasi empatik dan penanganan konflik. Ia membeberkan data bahwa sepanjang tahun 2025, KemenHAM telah menerima 1.372 laporan pengaduan masyarakat (604 di kantor pusat dan 768 di kantor wilayah). Angka ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran hukum masyarakat akan hak-hak mereka.

Guna merespons besarnya pengaduan tersebut, Dr. Randi mendorong ASN KemenHAM untuk menerapkan tiga pilar kompetensi utama, komunikasi empatik dan active listening, yakni mampu mendengar aktif dan merespons keluhan warga dari sudut pandang mereka.

Kemudian, manajemen emosi dan resolusi konflik, yakni mengelola interaksi tanpa stereotipe atau prasangka awal, dan pendekatan tiga pilar, yakni mengidentifikasi masalah, menunjukkan empati, dan memberikan aksi penyelesaian yang tuntas.

Para narasumber sepakat bahwa secanggih apa pun teknologi AI dan media sosial, fungsi utama abdi negara dalam memberikan pelayanan yang menyentuh hati masyarakat tidak akan pernah terhapuskan.

"AI tidak memiliki rasa, empati, dan nurani. Keputusan publik yang berkeadilan serta pelayanan yang humanis (human-centered) tetap membutuhkan kehadiran dan sentuhan hati dari para ASN," tutup Yogi.

Melalui agenda penguatan ini, jajaran Kanwil KemenHAM Sulteng Wilayah Kerja Gorontalo berkomitmen untuk menjadi agen perubahan (agent of change) yang mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, modern, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai hak asasi manusia. (mcgorontaloprov/rls/akp)