RRI.CO.ID, – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo terus memperkuat sinergi dengan Tim Oversight Service Provider (OSP) Gorontalo untuk mempercepat implementasi Program LAUTRA di Provinsi Gorontalo.

Penguatan koordinasi tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Program LAUTRA yang berlangsung di Kantor DKP Provinsi Gorontalo, Selasa, 21 Juli 2026.

Rapat membahas evaluasi capaian kegiatan, hasil kunjungan lapangan, serta progres penyusunan proposal usulan kegiatan Komponen 2.1 dan lokasi Pilot Dana Ekonomi Produktif Berkelanjutan (DEPB) Tahun 2026.

Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut (PRL) dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Fahrul Ulum Amlain, DKP Provinsi Gorontalo mengatakan, Provinsi Gorontalo, khususnya Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Teluk Gorontalo, memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan Program LAUTRA. Kawasan tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 127 Tahun 2023 dan menjadi salah satu lokasi pelaksanaan Komponen 2.1 serta Pilot DEPB Tahun 2026.

Menurutnya, karakteristik KKPD Teluk Gorontalo yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat pesisir, serta berbagai pemangku kepentingan menjadi modal penting dalam mendorong pengelolaan kawasan konservasi yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan sumber daya, tetapi juga mampu membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

"Karena itu, sinergi antar-pemangku kepentingan menjadi sangat penting. Program LAUTRA diharapkan dapat memperkuat pengelolaan kawasan konservasi sekaligus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pesisir melalui pemanfaatan potensi lokal yang berkelanjutan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim OSP Gorontalo, A. Sadaruddin Sulthan, menyampaikan bahwa sejak Juni hingga Juli 2026, Tim OSP telah melakukan berbagai kegiatan koordinasi dan pendampingan bersama DKP Provinsi Gorontalo, pemerintah kabupaten/kota, penyuluh perikanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pendampingan tersebut meliputi peningkatan kapasitas pendamping Program LAUTRA, penyusunan proposal, koordinasi lokasi Kampung LAUTRA dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), hingga identifikasi kelompok usaha pada lokasi Pilot DEPB Tahun 2026. (mcgorontaloprov/yanto)