Pemkab Gorut Percepat Program Pencegahan Korupsi Bersama KPK

RRI.CO.ID, Gorontalo – Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Suleman Lakoro, menghadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Rencana Aksi Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).

Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Utara.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut penyampaian hasil Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (IPKD MCSP) Tahun 2025 sekaligus membahas langkah percepatan pelaksanaan program pencegahan korupsi di pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo.

Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah didampingi Inspektur Daerah beserta jajaran, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Sekretaris Bappeda, Kepala Bagian Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ), Kepala Bidang Aset BKAD, perwakilan Dinas PUPR, serta perangkat daerah terkait lainnya.

Ketua Tim Satgas Pencegahan Korupsi KPK RI meminta seluruh pemerintah daerah mempercepat tindak lanjut proses verifikasi, quality assurance, serta optimalisasi pemenuhan indikator MCSP sebagai instrumen penilaian upaya pencegahan korupsi.

Selain itu, rapat tersebut juga membahas Rencana Aksi Survei Penilaian Integritas (SPI) yang menjadi salah satu instrumen untuk mengukur tingkat integritas dan efektivitas upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Suleman Lakoro menyampaikan perkembangan pelaksanaan MCSP Kabupaten Gorontalo Utara. Perangkat daerah terkait turut memaparkan capaian, kendala, serta langkah penyelesaian yang akan dilakukan untuk meningkatkan pemenuhan indikator MCSP dan SPI.

Sebagai tindak lanjut hasil rapat koordinasi, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara akan menggelar rapat internal bersama organisasi perangkat daerah terkait guna menyusun langkah strategis dalam mempercepat pelaksanaan program pencegahan korupsi.