RRI CO ID Gorontalo, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menyalakan alarm serius terhadap tingginya angka anak putus sekolah yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Memasuki tahun ajaran baru 2026, Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa, meminta seluruh camat, lurah, dan kepala desa bergerak cepat melakukan pendataan serta pengawasan agar tidak ada satu pun anak yang gagal kembali ke bangku sekolah.

Peringatan itu disampaikan Iwan saat membuka Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pencegahan Perkawinan Anak, Pekerja Anak dan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pengadilan Agama Suwawa dan Dinas Sosial P3APPKB tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Kabupaten Bone Bolango Tahun 2026 di Grand Q Hotel Kota Gorontalo, Kamis (2/7/2026).

Menurut Iwan, momentum tahun ajaran baru harus menjadi titik awal konsolidasi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan tidak ada anak yang tercecer dari sistem pendidikan.

"Apakah sudah dilakukan identifikasi dan konsolidasi di lapangan? Jangan sampai ada anak-anak yang tidak masuk sekolah saat tahun ajaran baru dimulai," tegasnya.

Ia menekankan bahwa persoalan anak tidak bisa dibebankan hanya kepada instansi yang menangani perlindungan anak. Penanganan anak putus sekolah, pekerja anak, maupun perlindungan terhadap kekerasan anak membutuhkan keterlibatan seluruh sektor pemerintahan hingga level paling bawah.

"Urusan anak bukan semata tanggung jawab dinas perlindungan anak. Ini tanggung jawab bersama. Kepala desa, lurah, hingga camat harus memastikan di wilayahnya tidak ada anak yang putus sekolah, tidak ada anak yang bekerja pada usia yang belum memenuhi syarat, dan tidak ada anak yang diperlakukan secara kasar atau tidak sesuai dengan hak-haknya," ujar Iwan.

Ia menyebut kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan anak yang masih terjadi di daerah. Menurutnya, tidak ada satu lembaga pun yang mampu bekerja sendiri menghadapi kompleksitas persoalan sosial yang menyangkut masa depan anak.

Dalam kesempatan itu, Iwan juga mengungkapkan fakta yang cukup memprihatinkan. Berdasarkan laporan yang diterimanya, angka putus sekolah di Kabupaten Bone Bolango masih tergolong tinggi. Bahkan, dua wilayah yang tercatat memiliki jumlah kasus terbesar berada di Kecamatan Tilongkabila dan Kecamatan Kabila.

"Saya mendapat laporan bahwa angka putus sekolah di Bone Bolango cukup tinggi. Informasi yang saya terima, angka terbesar berada di Tilongkabila dan Kabila. Ini harus menjadi perhatian serius kita bersama," katanya.

Karena itu, ia meminta pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan menjadikan persoalan tersebut sebagai agenda prioritas sepanjang Juli, bertepatan dengan dimulainya aktivitas belajar mengajar di sekolah.

Menurut Iwan, tugas pembinaan kemasyarakatan yang melekat pada pemerintah desa, kelurahan, dan kecamatan harus diwujudkan dalam langkah konkret, mulai dari pendataan anak berisiko putus sekolah hingga melakukan pendekatan langsung kepada keluarga yang mengalami kendala ekonomi maupun sosial.

Selain pemerintah, edukasi kepada orang tua juga dinilai menjadi faktor penting dalam mencegah anak keluar dari sekolah. Karena itu, komunikasi dan advokasi harus terus diperkuat agar masyarakat memahami pentingnya pendidikan bagi masa depan anak.

Ia juga mendorong keterlibatan media massa dan berbagai lembaga kemasyarakatan untuk memperluas kampanye perlindungan anak dan pencegahan putus sekolah di tengah masyarakat.

"Media dan lembaga kemasyarakatan harus kita libatkan untuk memberikan advokasi secara masif kepada masyarakat agar anak-anak kita tidak sampai kehilangan hak pendidikannya," ujarnya.

Iwan menambahkan, Bone Bolango sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam perlindungan anak melalui Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak serta Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak. Kedua regulasi tersebut menjadi pijakan pemerintah daerah dalam memperkuat berbagai program perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Dengan dukungan regulasi yang sudah tersedia, pemerintah daerah kini fokus memperkuat implementasi di lapangan agar seluruh anak di Bone Bolango dapat tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal tanpa terjebak dalam lingkaran putus sekolah, pekerja anak, maupun perkawinan usia dini.