RRI.CO.ID, Gorontalo — Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperkuat komitmennya dalam menjamin pemenuhan hak identitas bagi seluruh masyarakat, termasuk warga binaan pemasyarakatan.

Hal ini diwujudkan melalui koordinasi strategis antara Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Gorontalo bersama jajaran lembaga pemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan program nasional layanan administrasi kependudukan (adminduk) dengan metode jemput bola.

Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo, Reflin Buata, tersebut dirangkaikan dengan silaturahmi bersama Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo, Junaidi Rison, pada Seni,n, 27 April2026.

Koordinasi ini menjadi langkah konkret dalam memastikan kesiapan pelaksanaan layanan adminduk di lapas dan rumah tahanan, yang mencakup verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), perekaman biometrik, serta penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el).

Pelaksanaan layanan dilakukan secara terpadu oleh Dukcapil Provinsi dan kabupaten/kota dengan target antara lain:

Lapas Anak 20 orang, Lapas Kota Gorontalo 600 orang, Lapas Perempuan 100 orang, Lapas Boalemo 200 orang, dan Lapas Pohuwato 200 orang.

Seluruh hasil pelayanan akan direkap dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari penguatan database kependudukan nasional.

Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo, Reflin Buata, menegaskan bahwa layanan adminduk di lingkungan pemasyarakatan merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak sipil setiap warga negara.

“Identitas kependudukan merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali. Melalui layanan ini, warga binaan tetap dapat mengakses layanan publik serta mempersiapkan proses reintegrasi sosial,” ujarnya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga melakukan pemantauan terhadap kesiapan sarana dan prasarana serta sumber daya pendukung guna memastikan pelaksanaan berjalan optimal sesuai jadwal nasional.

Melalui kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah dan lembaga pemasyarakatan, Pemerintah Provinsi Gorontalo optimistis seluruh warga binaan dapat terlayani dengan baik serta memiliki dokumen kependudukan yang sah.

Upaya ini menjadi bagian dari langkah strategis dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara menyeluruh di Provinsi Gorontalo. (mcgorontaloprov/owan).