RRI.CO.ID, Gorontalo - Inisiasi penguatan model tata kelola pembangunan melalui pendekatan multistakeholder partnership (MSP) dipercaya mampu menjawab sejumlah isu strategis daerah secara kolaboratif, terarah, dan berkelanjutan.

Penguatan model tata kelola ini disampaikan oleh SDGs Center Universitas Negeri Gorontalo (UNG) bersama Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo saat menggelar pertemuan strategis dengan perguruan tinggi dalam rangka penyusunan skenario pengabdian masyarakat berbasis hilirisasi hasil penelitian.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu prioritas daerah dibahas sebagai fokus pengabdian kolaboratif, di antaranya penurunan risiko stunting di Kabupaten Gorontalo serta pengelolaan persampahan di Kota Gorontalo.

"Kedua isu ini dipandang memerlukan pendekatan lintas sektor yang terintegrasi melalui kemitraan pemangku kepentingan (MSP), melalui kolaborasi dan gotong royong antara pemerintah dan non pemerintah yang meliputi perguruan tinggi/akademisi, CSR, NGO, filantropi, serta komunitas sosial," kata Raghel Yunginger Ketua SDGs Center UNG, Selasa, 21 April 2026.

Raghel menjelaskan dalam pertemuan strategis ini berlangsung pada Kamis pekan lalu yang dihadiri ketua LPPM serta kepala pusat KKN dari, UNG, IAIN Sultan Amai Gorontalo, UNIGo, UNISAN, UMGo, UNUGo, Poltekes, UMBITA, dan Universitas Bina Mandiri Gorontalo.

Kehadiran para pimpinan ini menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat sinergi pengabdian lintas kampus agar lebih terarah, terkoordinasi, dan tidak tumpang tindih. Untuk itu, tim SDGs Center UNG mempersiapkan alur penyusunan skenario agar jelas arah dan target-target yang disasar bersama.

Raghel juga menjelaskan bahwa skenario pengabdian yang disusun dalam forum ini dirancang agar program-program kolaboratif dapat berjalan secara terarah, terukur, berdampak dan sustainable yang didukung juga oleh pihak pemerintah.

"Setiap intervensi pengabdian tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi memiliki keberlanjutan, indikator capaian yang jelas, serta kontribusi nyata terhadap penyelesaian isu strategis daerah melalui hilirisasi hasil penelitian perguruan tinggi," tutur Raghel.

Sementara Advisor Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Gorontalo Bobi Payu menekankan bahwa kemitraan multipihak menjadi salah satu jembatan untuk menghasilkan riset yang berdampak terhadap penyelesaian permasalahan daerah karena semua pihak bergotong royong, tidak parsial-parsial lagi dalam menjalankan program.

Melalui skenario ini, setiap perguruan tinggi diharapkan dapat berkontribusi sesuai dengan keunggulan riset dan inovasinya masing-masing, yang kemudian diintegrasikan dalam kerangka hilirisasi untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

Unsur pemerintah khususnya Litbang Bappeda Provinsi Gorontalo, Litbang Bappelitbangda Kabupaten Gorontalo dan Litbang Bapperida Kota Gorontalo yang hadir dalam pertemuan tersebut mengapresiasi model skenario ini karena ini pertama kalinya akan terbentuk kolaborasi yang jelas dengan program yang terpadu dan berkesinambungan antar perguruan tinggi dan juga pemda.

Kegiatan ini didukung mendapat dukungan GIZ sebagai mitra pembangunan internasional yang bekerja sama dengan Universitas Negeri Gorontalo melalui SDGs Center UNG.

Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan terbentuk ekosistem kolaboratif yang memastikan hasil riset perguruan tinggi tidak hanya berhenti pada publikasi akademik, tetapi benar-benar terhilirisasi menjadi solusi nyata bagi isu-isu strategis daerah melalui pendekatan kemitraan multipihak yang inklusif, terkoordinasi, dan berkelanjutan. (mcgorontaloprov)