RRI.CO.ID, Gorontalo - Sejumlah isu strategis meliputi penetapan target realisasi investasi, implementasi sanksi administratif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO), penguatan kemitraan pelaku usaha besar dengan UMKM, pelayanan perizinan sektor industri hilirisasi, hingga pengembangan jabatan fungsional penata kelola penanaman modal dibahas Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Kami melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai bagian dari upaya memperkuat strategi peningkatan realisasi investasi," kata Sri Wahyuni D. Matona Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Gorontalo, Kamis, 30 Juli 2026.

Sri Wahyuni D. Matona yang memimpin delegasi Gorontalo ini diterima Kepala Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat Rr Sri Moertiningroem bersama Direktur Wilayah V Ady Soegiharto.

Dalam pertemaun ini rombongan melakukan pertemuan dengan Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rudy Salahuddin untuk memperkuat koordinasi terkait langkah-langkah percepatan peningkatan investasi di Provinsi Gorontalo.

Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk menyampaikan berbagai tantangan investasi daerah sekaligus memperoleh arahan kebijakan yang selaras dengan agenda nasional peningkatan investasi dan hilirisasi.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memaparkan perkembangan realisasi investasi Provinsi Gorontalo sebagai bahan evaluasi dan penyusunan strategi ke depan.

Materi yang disampaikan mencakup perkembangan investasi daerah selama periode 2021-2025, capaian Semester I Tahun 2026, komposisi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sektor-sektor unggulan penyumbang investasi, serta distribusi investasi pada masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo.

Data tersebut menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah percepatan investasi yang lebih terarah, termasuk penguatan promosi potensi daerah melalui penyusunan IPRO dan pengembangan kemitraan investasi dengan pelaku UMKM.

Melalui konsultasi dan koordinasi ini, DPMPTSP Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha, serta mendorong percepatan realisasi investasi yang memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo. (mcgorontaloprov/ppid)