RRI.CO.ID, Gorontalo - Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti progres 25 paket proyek Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) saat melakukan kunjungan kerja ke Balai Sungai Wilayah II Sulawesi pada Rabu 25 Februari 2026. Pengawasan difokuskan pada capaian fisik, kendala teknis, hingga dampak proyek terhadap kebutuhan air pertanian di sejumlah kabupaten. Diskusi dengan pihak balai berlangsung lebih dari tiga jam untuk memastikan tidak ada simpang siur informasi terkait proyek sumber daya air di Gorontalo.

“Kami ingin mendapatkan data valid langsung dari sumbernya agar tidak muncul spekulasi negatif terkait progres pekerjaan,” ucap Ketua Komisi III Espin Tulie.

Pembahasan mencakup persoalan Daerah Irigasi (DI) dan JIAT di Pohuwato, Boalemo, Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, hingga Bone Bolango. Dari evaluasi yang dipaparkan, tiga titik sempat mengalami kendala, masing-masing di Dua’no, Tingkohubu, dan Atinggola, namun seluruhnya diklaim telah terselesaikan.

Espin menjelaskan, di Dua’no sempat terkendala pembebasan lahan, sementara di Tingkohubu terjadi keterlambatan akibat spesifikasi alat bor yang tidak sesuai. Adapun di Atinggola, pekerjaan terganggu karena mata bor patah hingga tiga kali sebelum akhirnya rampung.

“Secara keseluruhan proyek JIAT sudah selesai 100 persen, termasuk perbaikan teknis yang dilakukan awal Januari 2026,” kata Espin.

Komisi III juga menyoroti proyek irigasi tersier yang telah selesai secara fisik tetapi masih terkendala administrasi pembayaran. Selain itu, proyek irigasi sekunder yang dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya bersama subkontraktor lokal turut menjadi perhatian, terutama terkait kualitas pekerjaan dan ketepatan waktu penyelesaian.

Khusus di Pohuwato, pihak balai mengungkap kekurangan tenaga kerja karena banyak pekerja beralih menjadi penambang. Kondisi tersebut memaksa kontraktor mendatangkan tenaga dari luar daerah, termasuk dari Pulau Jawa dan Kota Gorontalo, di tengah tantangan distribusi material bangunan.

“Pengawasan ini bukan sekadar formalitas, tetapi komitmen kami memastikan proyek DI dan JIAT benar-benar berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Dalam pembahasan strategis lainnya, Komisi III juga menerima penjelasan bahwa pada 2026 belum ada alokasi anggaran untuk penanganan Danau Limboto dan diharapkan dapat masuk perencanaan 2027. Terkait aspirasi pengerukan Sungai Monggelomo, pekerjaan disebut terkendala akses dan bendungan desa sehingga secara teknis memerlukan ekskavator amfibi karena berada di kawasan Danau Limboto.