Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo Soroti Kebutuhan Rp60 Miliar RS Ainun

RRI.CO.ID, Gorontalo - Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti keberlanjutan pembangunan Rumah Sakit Ainun Habibie yang masih membutuhkan anggaran sekitar Rp60 miliar untuk menyelesaikan empat lantai gedung baru.

Sorotan tersebut disampaikan saat Komisi IV melakukan peninjauan langsung pembangunan RS Ainun Habibie, Rabu 30 September 2026.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, dr. Yanti mengatakan, lantai pertama gedung baru hampir rampung dan diperkirakan dapat difungsikan pada akhir 2026.

Gedung tersebut nantinya memiliki empat kamar dengan kapasitas masing-masing empat tempat tidur. Sistem pelayanan rawat inap juga akan menggunakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), yang tidak lagi membedakan pelayanan berdasarkan kelas 1, 2 dan 3.

"Sekarang sudah menggunakan metode KRIS. Ada dua tipe, yakni kamar dengan dua tempat tidur dan kamar dengan empat tempat tidur," ujar Yanti.

Namun, pembangunan empat lantai lainnya masih membutuhkan anggaran sekitar Rp60 miliar. Kondisi ini menjadi perhatian Komisi IV karena dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) mulai tidak tersedia pada 2027.

Yanti mengatakan, DPRD terus mendorong pemerintah provinsi mencari strategi pembiayaan agar pembangunan lima lantai RS Ainun Habibie dapat diselesaikan secara keseluruhan.

"Kami terus mencari solusi bagaimana supaya rumah sakit ini tetap bisa terselesaikan lima lantainya. Walaupun kita sadari DAK mulai 2027 sudah tidak ada, tentunya dengan berbagai strategi kita berharap Pemprov bisa mendapatkan solusi terbaik," katanya.

Selain pembangunan gedung baru, Komisi IV juga menyoroti kondisi pelayanan di gedung lama. Ruang poliklinik lantai satu dinilai semakin padat karena harus menampung aktivitas sejumlah poliklinik dengan ruang tunggu yang terbatas.

Yanti mengkhawatirkan kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko infeksi nosokomial.

"Di lantai satu rumah sakit lama untuk poliklinik itu sudah terasa sesak. Kasihan. Yang kami khawatirkan adalah terjadinya infeksi nosokomial karena terlalu sempitnya ruang tunggu untuk beberapa poliklinik," ujarnya.

Menurut Yanti, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena RS Ainun Habibie merupakan satu-satunya rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Gorontalo.

"Sebagai dokter dan anggota DPR, saya merasa prihatin dengan kondisi ini. Makanya Komisi IV terus melakukan konsolidasi, mencari solusi dan strategi terbaru dari Pemprov untuk mengakomodir masalah-masalah yang ada di Rumah Sakit Ainun," tuturnya.

Ia menegaskan, pembangunan RS Ainun Habibie tidak hanya menyangkut penyelesaian fisik gedung, tetapi juga harus memastikan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Komisi IV akan terus melakukan pengawasan dan mendorong pemerintah provinsi menyiapkan strategi pembiayaan agar pembangunan rumah sakit tersebut dapat diselesaikan tanpa mengabaikan kebutuhan pelayanan masyarakat.